Dirut Kereta Cepat: Pembebasan Lahan di RI Paling Ditakuti Swasta

Jakarta - Proyek pengembangan infrastruktur yang saat ini sedang digenjot oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah, masih sedikitnya jumlah investor swasta yang mau berinvestasi di Indonesia, karena urusan pembebasan lahan, perizinan, dan kepastian hukum.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, untuk meningkatkan jumlah investor swasta yang akan berinvestasi di Indonesia, pemerintah harus membenahi berbagai macam persoalan yang ditakuti investor tersebut.

"Swasta berharap untuk pembebasan lahan dilakukan oleh pemerintah, karena salah satu ketakutan swasta adalah menghadapi pembebasan lahan, untuk perizinan juga dipercepat dan juga dibutuhkan kepastian hukum dari pemerintah Indonesia untuk menambah investor swasta berinvestasi di Indonesia dan lebih nyaman dan aman, kalau iklim usaha baik pasti swasta akan masuk cuma kalau banyak ketidakpastian, swasta pasti pikir-pikir," ujar Direktur Utama KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan, di tengah perjalanan menuju Cirebon, Rabu (24/2/2016).

Kepastian hukum ini menurut Hanggoro adalah jaminan politik yaitu jaminan agar proyek ini tetap berjalan. "Kalau swasta mau masuk pasti yang diminta jaminan kepastian hukum, yang diminta investor adalah kepastian hukum bukan berarti jaminan finansial, tapi jaminan politik," lanjut Hanggoro.

Ia menambahkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat menjadi contoh ke depannya agar banyak investor swasta yang mau berinvestasi di Indonesia.

"Proyek kereta cepat ini diharapkan menjadi contoh untuk swasta lain agar mau berinvestasi di Indonesia," ujarnya. (wdl/wdl)