Pengelolaan Dana Pinjaman Asing RI Dinilai Masih Buruk

Cirebon - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang mengebut pengembangan infrastruktur dan energi. Hal ini dilakukan untuk membangun fondasi ekonomi negara yang kuat melalui investasi besar-besaran dalam bidang infrastruktur yang akan mendorong transformasi ekonomi.

Menurut Pendiri dan Ketua Yayasan Nusa Patris Infrastruktur, Danang Parikesit, saat ini kemampuan pembiayaan perbankan daam negeri hanya sisa 6-8% dari kapasitas nasional sehingga tidak mencukupi untuk pembiayaan infrastruktur.

"Kondisi penerimaan negara yang terus menerus tergerus oleh situasi ekonomi global, serta kemampuan pembiayaan perbankan dalam negeri yang hanya tinggal 6-8%. Nah 8% ini jadi rebutan untuk pembangunan sektor lain termasuk infrastruktur, kalau tidak pinjam dananya dari mana nah pinjaman luar negeri merupakan strategi baru dalam pembiayaan infrastruktur," kata Danang, di perjalanan menuju Cirebon, Rabu (24/2/2016).

Ia juga mengatakan saat ini Indonesia dalam kondisi yang cukup baik dalam memanfaatkan pinjaman luar negeri, tetapi masih dinilai buruk dalam pengelolaan dana pinjaman tersebut.

"Kita dalam kondisi yang cukup baik daam memanfaatkan pinjaman luar negeri, tapi kita oleh beberapa negara dinilai kurang baik dalam mengelola pinjaman luar negeri," lanjut Danang.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kasubdit Audit dan Peningkatan Keselamatan Dirjen Perkeretaapian, Heru Wisno Wibowo bahwa pengelolaan dana pinjaman luar negeri di Indonesia ini buruk dari segi waktu implementasinya.

"Di dalam pengelolaan pinjaman luar negeri memang relatif buruk, yang paling gampang contohnya double track Cirebon-Surabaya tadinya mau dibiayai pinjaman luar negeri akhirnya dibiayai rupiah murni. Kalau dengan pinjaman luar negeri proyek itu baru bisa 2014, dengan rupiah murni bisa 2 tahun

"Saat bicara dengan Jepang kenapa lama, yang pertama kita butuh konsultan. Nah pengadaan dari konsultan butuh waktu 1 tahun, konsulatan bekerja 1 tahun sudah 2 tahun, kemudian tender pengerjaan konstruksi 1 tahun, baru tahun keempat bisa jalan, kalau pakai rupiah relatif lebih cepat prosesnya," kata Heru (ang/ang)