Risma: Perizinan UKM di Surabaya Gratis, Kita Antar Langsung ke Rumah

Jakarta - Surabaya merupakan satu dari dua kota yang disurvei oleh Bank Dunia untuk mengukur kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia. Surabaya mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang sedang berupaya menaikkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dari posisi 108 ke 40 dunia.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharani, sudah memangkas, mempermudah, dan menggratiskan perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Surabaya. Bahkan, izin-izin untuk UKM bisa diantar langsung ke rumah pelaku UKM.

"UKM surabaya bahkan izinnya kita kasih, kita antar ke rumah. Bukan hanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), itu kita kasih, kita kasih, kita antar ke rumah. Bahkan hak paten, merek yang dikeluarkan Kemenkum HAM, boleh dicek di Kemenkum HAM apa omongan saya betul, sekitar 800-1.000 itu kita ngasih UKM untuk hak paten dan merek. Itu gratis," tandas Risma usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Risma menambahkan, Pemkot Surabaya juga sudah menyiapkan berbagai program untuk membantu para pelaku UKM. Karena itu, Risma yakin peringkat kemudahan berbisnis Indonesia bisa naik tahun depan.

"Untuk UKM kami punya treatment sendiri, kita punya program namanya Pahlawan Ekonomi. Itu kumpulah UKM-UKM itu, di UKM-UKM itu  kita treatment dari SIUP, sertifikasi untuk makanan, itu kita kasih gratis semua. Terus sertifikat halal kita bantu ke MUI," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi mengaku merasa malu terkait dengan kemudahan berbisnis di Indonesia hanya berada di peringkat ke 109. Sementara negara seperti Thailand di peringkat 49, Malaysia peringkat 18 dan Singapura peringkat 1.

"Sebelumnya 120. Tahun kemarin 109. Malaysia sudah ranking 18. Kita masih 109. Malu nggak? Kok saya malu banget. Thailand 49. Kita masih 109, saya ulang 109. Supaya ingat semua. Saya ulang lagi. 109. Malu nggak? Malu," terangnya.

Memang sudah ada kenaikan sebanyak 11 poin dari periode sebelumnya. Namun Jokowi menilai belum cukup. Sehingga tahun ini harus dikebut untuk mencapai peringkat 40.

"Saya berikan target ke seluruh kementerian dan kepala BKPM, saya ingin 40 angkanya. Kalau naiknya hanya dari 120 ke 109, berapa puluh tahun akan kita capai? Yang lain sudah tinggal landas. Saya mau 40 tahun ini," kata Jokowi. (ang/ang)