Menkeu: Banyak Proyek Bisa Digarap Swasta, Tapi Malah Pakai APBN

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyayangkan masih banyak Kementerian Lembaga (KL) mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan proyek. Padahal, proyek tersebut layak untuk dikerjakan oleh swasta.

"Menurut saya ini otokritik atau self kritik untuk birokrasi sendiri. Banyak proyek yang relatif feasible untuk swasta, lebih senang dengan APBN," ungkap Bambang dalam sambutannya saat acara penandatanganan kerjasama proyek Palapa Ring Paket Barat di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Kementerian/Lembaga tentunya bisa memanfaatkan skema Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) atau yang sekarang berubah menjadi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Agar BUMN dan perusahaan swasta bisa terlibat di dalam pembangunan proyek.

Meskipun telah berjalan beberapa tahun, menurut Bambang, skema ini tidak menuai hasil yang sempurna. Banyak proyek yang berhenti sebelum mulai. Bambang menilai ini terjadi karena Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) tidak ada dari pemerintah.

"Kuncinya ternyata di PJPK. Bagaimana pun kalau keekonomian sudah jelas, dukungan pemerintah harus ada. Kalau PJPK nggak tetarik ya, nggak akan jadi proyek KPBU," jelasnya.

Bambang mencontohkan dalam pelaksanaan proyek Palapa Ring Paket Barat. Proyek ini sangat menarik bagi badan usaha swasta, akan tetapi sulit bila dipaksakan tanpa PJPK dari pemerintah. Jadi setelah tender, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertindak sebagai PJPK.

"Proyek palapa ini tidak akan 100% dijamin swasta. Tapi buat swasta ini menarik dengan catatan, swasta bilang saya mau, asal pemerintah bantuin kami, yakni dengan KPBU," terang Bambang. (mkl/hns)