"Kita sudah ajukan lisan tapi belum ada jawaban. Saya paham, mungkin mereka (KCIC) lagi sibuk tertibkan persoalan yang ada, atau lagi kokohkan perencanaan. Tapi sebagai daerah yah kita minta saham bagi BUMD kita," kata Aher kepada detikFinance di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Aher mengungkapkan, pihaknya belum memutuskan berapa saham di KCIC yang diinginkan oleh Pemprov Jabar. Namun demikian, seharusnya konsorsium bersedia membuka kesempatan bagi daerah untuk memiliki porsi saham atas proyek senilai US$ 5,5 miliar tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berujar, kepemilikan Pemprov Jabar atas saham kereta cepat punya nilai sangat berarti buat masyarakat Jabar.
"Saya kira secara psikologis sangat mempengaruhi. Kalau saya harap 10% tapi nggak mampu (beli), berapa pun yang penting sahamnya di-share dulu, setelah itu baru kita kalkulasi, kita maunya berapa," tandas Aher.
Sebelumnya, keinginan Pemprov Jabar memiliki saham di KCIC diutarakan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Pemprov Jabar, Dadang M. Masoem.
"Karena banyak lahan yang lewat Jabar, PT Perkebunan Nusantara VIII dan sebagainya. Jadi, (Pemprov) Jawa Barat maunya dilibatkan," kata Dadang.
Dadang mengatakan, Pemprov Jabar menghendaki bisa mendapat porsi saham di proyek kereta cepat paling tidak 30%.
"Jabar maunya kita dilibatkan BUMD punya kita, kita bentuk nanti, ikut di situ. Berapa persennya saya nggak bisa, susah itu hitungnya. Jabar maunya 30%, maunya segitu, tapi lihat nanti ke depan," ungkap Dadang
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri saat ini digarap oleh KCIC yang merupakan perusahaan patungan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China. (feb/feb)











































