IMF: Ekonomi RI Positif, Waspadai Risiko Global

Jakarta - Selama beberapa tahun terakhir, penguatan kerangka kebijakan yang signifikan di Indonesia telah meningkatkan ketahanan ekonomi makro. Hal ini ditunjukkan oleh manajemen moneter yang baik dan kebijakan fiskal yang hati-hati dan bijaksana, yang ditandai oleh reformasi subsidi BBM yang bersejarah pada tahun 2015.

Upaya-upaya ini memperkuat stabilitas makro dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada kenyataannya, Indonesia telah berhasil mengarungi kondisi eksternal yang penuh tantangan pada tahun 2015, yang ditandai oleh jatuhnya harga-harga komoditas, pergeseran kondisi keuangan global, serta perlambatan pertumbuhan negara-negara mitra dagang. Namun demikian, prospek jangka menengah Indonesia masih baik, yang didukung oleh agenda kebijakan peningkat pertumbuhan inklusif yang memberikan penekanan terhadap stabilitas.

Demikian disampaikan Dewan Eksekutif International Monetary Fund (IMF) dalam keterangan resminya, seperti dikutip detikFinance, Rabu (16/3/2016).

Secara keseluruhan, kinerja ekonomi makro pada tahun 2015 sangat positif. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami percepatan yang moderat hingga mencapai sekitar 5% di tahun 2016; aktivitas investasi akan memimpin pemulihan, khususnya pada belanja sektor publik.

Akan tetapi, pelemahan harga-harga komoditas serta perlambatan permintaan dari negara-negara mitra dagang memberikan berbagai tantangan terhadap pertumbuhan. Tingkat inflasi telah turun tajam pada akhir tahun 2015, dan diharapkan akan tetap berada pada kisaran target inflasi (3-5%) pada tahun 2016.

Defisit transaksi berjalan menurun secara signifikan pada tahun 2015 menjadi sekitar 2% dari PDB sebagai akibat dari impor yang lebih rendah, dan diperkirakan akan sedikit meningkat secara moderat pada tahun 2016, didorong oleh kenaikan permintaan domestik.

Defisit fiskal pada tahun 2015 melebar, namun masih tetap berada di bawah 3% terhadap PDB, yang merupakan batasan menurut undang-undang bagi pemerintah pusat dan daerah.

Risiko-risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi cenderung ke arah lebih rendah, terutama berasal dari faktor eksternal termasuk kondisi keuangan global yang lebih fluktuatif, perlambatan ekonomi negara berkembang mitra dagang yang lebih dalam dari yang diperkirakan, dan penurunan harga-harga komoditas, memerlukan adanya kewaspadaan berkelanjutan dari para pembuat kebijakan.

Strategi kebijakan fiskal pemerintah bertujuan untuk menciptakan ruang fiskal melalui peningkatan pendapatan negara dan reformasi subsidi secara umum dalam rangka meningkatkan belanja infrastruktur dan program-program sosial yang ditargetkan.

Sikap kebijakan moneter yang cenderung ketat pada tahun 2015, yang dikombinasikan dengan fleksibilitas nilai tukar dan imbal hasil surat utang, telah membantu perekonomian menyesuaikan diri terhadap tekanan-tekanan eksternal, yang telah mereda pada awal tahun 2016.

Pihak berwenang secara tepat memungkinkan nilai tukar untuk bergerak sesuai dengan kekuatan pasar, dengan melakukan intervensi-intervensi yang bijaksana terhadap mata uang asing untuk memastikan pasar berfungsi secara tepat.

Ke depannya, tantangan kebijakan utama bagi Indonesia adalah menciptakan haluan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif pada jangka menengah di tengah lingkungan global yang fluktuatif, dengan menjaga stabilitas makro-keuangan serta memperkuat posisi eksternal.

Meskipun terdapat prospek yang positif, risiko-risiko masih tetap ada, dan para Direktur menganjurkan pihak berwenang untuk terus menerapkan berbagai kebijakan yang dilandasi sikap berhati-hati untuk menjaga ketahanan serta melanjutkan upaya-upaya reformasi struktural.

Para Direktur menganggap bahwa strategi kebijakan fiskal sudah tepat. Mereka menyambut baik komitmen pihak berwenang untuk menyesuaikan anggaran 2016 dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang lebih rendah, dan mengharapkan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap aturan fiskal.

Para Direktur memuji reformasi subsidi energi yang signifikan pada tahun 2015, termasuk rencana untuk membidik subsidi listrik secara lebih baik, serta penggunaan ruang fiskal yang dihasilkan untuk meningkatkan belanja sosial dan modal yang sangat penting bagi pertumbuhan.

Pada saat yang sama, kinerja pendapatan yang rendah telah menandai perlunya peningkatan mobilisasi pendapatan negara melalui perbaikan kebijakan maupun administrasi perpajakan, dalam konteks kerangka fiskal jangka menengah, untuk membiayai kebutuhan infrastruktur yang besar dan prioritas-prioritas lainnya.

Para Direktur juga menekankan pentingnya perencanaan dan manajemen investasi publik yang sehat, dan menyoroti peran yang dapat dimainkan oleh Kemitraan Sektor Publik dan Swasta (PPP) yang didesain dengan cermat dalam membantu menangani kebutuhan infrastruktur.

Para Direktur memperhatikan bahwa kebijakan moneter yang ketat pada tahun 2015 telah membantu mengendalikan inflasi. Meskipun pelonggaran yang baru-baru ini dilakukan merupakan langkah yang tepat, mereka setuju bahwa hal tersebut harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan, mempertahankan inflasi tetap dalam kisaran target, serta mendukung penyesuaian eksternal.

Para Direktur mengakui bahwa sistem keuangan Indonesia sehat, tetapi menyerukan adanya pengawasan yang ketat terhadap hal-hal yang dianggap masih rentan. Mereka meminta agar pengundangan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan dilakukan dengan cepat dan efisien. (drk/dnl)