Jokowi: Program Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi Harus Betul-betul Jalan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Jokowi menegaskan, program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dari pemerintah harus betul-betul jalan.

"Saya ingin menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengatasi masalah kemiskinan dan juga ketimpangan. Baik ketimpangan antar warga maupun ketimpangan antar derah," ujar Jokowi, saat membuka rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Jokowi meminta agar semua kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan dari pemerintah betul-betul dijalankan secara terpadu, dan terintegrasi antar lembaga.

"Karena kita tahu bahwa angka kemiskinan itu penyebabnya memang sekarang ini karena pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kemudian juga masalah yang berkaitan dengan harga beras. Ini lebih besarnya angka apa, hal-hal yang berkaitan dengan dua hal tadi, pelambatan ekonomi dan masalah harga pangan khususnya beras itu harus betul-betul menjadi perhatian kita," jelas Jokowi.

Jokowi mengatakan, harga pangan yang tidak stabil akan dengan mudah menghilangkan dampak positif program-program yang telah dilakukan, termasuk program pengentasan kemiskinan.

"Program perlindungan sosial sperti KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), ini juga harus dipastikan terdistribusi tepat sasaran dan kita ingin laporan bahwa seluruh kartu itu nanti harus tuntas pada bulan April yang akan datang. Program dana desa juga sama. Harus bermanfaat pada rakyat desa dan dikerjakan, dilakukan padat karya, sehungga ini akan memberikan daya beli kenaikan daya beli di rakyat, di desa," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sementara itu, Jokowi mengaku senang karena serapan dari bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa ditekan menjadi 9%. Menurutnya, ada upaya marketing yang baik, sehingga masyarakat pun mengetahui besaran bunga KUR tersebut.

"Dan saya kira serapan sampai sekarang juga ingin laporan sudah berapa persen. Tapi yang saya ikuti sudah, uangnya sudah banyak yang keluar. Sekali lagi saya ingin tegaskan, terintegrasi terpadu sehingga semua yang berkitan dengan baik yang berkitan dengan data-data, juga betul-betul terverifikasi, tervalidasi, sehingga semua yang berkaitan dengan pemberian bantuan-bantuan yang bisa tepat sasaran dan pengawasan pemantauan program betul-betul lapangannya dikuasai, sehingga dalam pelaksanannya nantinyaa betul-betul bisa kita pantau dan kita awasi," jelas Jokowi.

Hadir dalam rapat ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Desa Percepatan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Kepala BKPM Franky Sibarani. (rjo/wdl)