Pemerintah Indonesia punya kecenderungan mengalami kekurangan penerimaan negara melalui sektor pajak. Jika APBN 2016 tak segera direvisi maka kemungkinan akan mengganggu pembangunan infrastruktur.
"Seperti pengalaman tahun lalu, risiko menghadapi shortfall tetap ada jika pemerintah tidak mampu menjawab tantangan dalam memungut pajak," ungkap Resident Representative IMF untuk Indonesia, Ben Bingham, di Kampus Unika Atmajaya, Jakarta, Senin (21/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih banyak yang bisa dilakukan untuk melakukan ekstentifikasi pajak, karena masih ada peluang untuk dioptimalisasi," lanjut Ben.
Meski demikian, Ben tetap menyarankan agar APBN 2016 segera direvisi agar pembangunan terus berjalan.
"Kami melihat perlu ada penyesuaian lebih cepat untuk memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur," tuturnya. (hns/hns)