Arahan JK: Kurangi Perjalanan Dinas, Jangan Angkat PNS Administrasi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan arahan tegas kepada pejabat tinggi di seluruh Kementerian dan Lembaga, untuk mengawasi langsung proses penggunaan anggaran di instansinya.

Menurut JK, yang terpenting, anggaran yang diserap benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan.

JK mengkritisi, tahun lalu banyak Kementerian dan Lembaga yang banyak melakukan belanja agar serapan anggarannya tinggi, namun tak nampak banyak pembangunan atau pekerjaan berarti di Instansi yang dipimpinnya.

"Anggaran besar untuk pembangunan, tapi jika tidak ada yang dibangun malah tambah perjalanan dinas supaya anggarannya habis, agar penyerapan anggaran meningkat yang katanya adalah prestasi, padahal prestasi adalah meningkatkan APBN," ujar JK, saat memberikan arahan kepada Menteri, Kepala Lembaga, dan Pejabat Eselon I di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2016).

Lebih lanjut, JK memperingatkan kepada seluruh peserta yang hadir, bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, anggaran di sejumlah Kementerian dan Lembaga akan dipangkas.

Untuk itu diminta agar dalam menyusun program kerja, diprioritaskan program yang langsung mengena kepada masyarakat dan mengurangi program yang bersifat seremonial.

"Maksud APBN-P tahun ini adalah pengurangan anggaran, maka semua kementerian/lembaga harus bersiap untuk mengurangi anggaran-anggaran yang tidak urgent dan memprioritaskan anggaran yang efektif," tegas dia.

Belanja yang efektif, lanjut dia, adalah belanja yang langsung mengena ke masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan belanja pembangunan lainnya.

Sementara, belanja lain seperti perjalanan dinas, seminar di hotel, dan sebagainya dianggap tidak efektif sehinga harus dipangkas.

"Banyak kalau kita bicara yang tidak penting seperti perjalanan dinas dan seminar, itu harus dipangkas agar bisa efisien dan efektif. Meski di pihak lain ada yang protes dari pihak hotel karena seminarnya dua hari, menginapnya bisa empat hari yang itu bisa mengurangi pendapatan hotel," tutur JK.

JK pun menyinggung pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir dianggap tidak efektif, sehingga tenaga yang terserap bukannya meningkatkan kinerja kementerian, malah jadi beban baru. Karena harus menggaji tenaga kerja yang kualifikasinya sebenarnya tidak terlalu banyak dibutuhkan.

Untuk itu, JK menegaskan agar ke depan penambahan ASN tak lagi hanya berkutat di tenaga administrasi, melainkan tenaga ahli yang profesional.

"Yang terpenting untuk harus ditambah seperti guru, peneliti, dokter, penyuluh pertanian dan penyuluh kesehatan untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat daerah. Tapi kalau tenaga administrasi tapi di sisi lain juga menambah peralatan komputerisasi, maka tidak perlu ditambah karena teknologi sudah bisa menggantikan tenaga administrasi yang lebih modern," pungkas JK. (dna/wdl)