RI Terlalu Banyak Aturan, Jokowi: Banyak Menteri dan Pejabat Terjerat Korupsi

Jakarta - Jumlah peraturan atau regulasi di Indonesia mencapai puluhan ribu. Kondisi ini membuat aparat pemerintah tidak bisa leluasa melakukan terobosan baru, dan juga menggenjot perekonomian.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, karena terlalu banyak aturan, ada menteri hingga pejabat yang didakwa korupsi.

"Sudah berapa banyak menteri kita yang terjerat korupsi, Bappeda, Sekjen, Irjen, sudah termasuk. Karena memang kita terlalu banyak aturan. Inilah tugas Bapak Ibu sekalian untuk menyederhanakan. Jangan tambah lagi aturan," kata Jokowi, dalam rapat besar pemerintah di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Rapat ini dihadiri sejumlah menteri dan 500 pejabat eselon I dari berbagai Kementerian/Lembaga.

Jokowi menegaskan, dia tidak mau ada penambahan aturan, yang ada adalah penyederhanaan atau deregulasi. Aturan, lanjut Jokowi, harus dibuat sesederhana mungkin. Sehingga kecepatan dalam melakukan pembangunan menjadi tinggi, keputusan dan pelaksanaan semakin cepat.

"Karena banyak saya baca, aturan kebanyakan masalah syarat, keluar izin-izin. Itu apa sih, sebenarnya hanya syarat," ucap Jokowi.

Jokowi mencontohkan soal pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Selama ini, SIUP dan TDP harus diurus terpisah, sehingga mempersulit mendirikan usaha di Indonesia.  

"Maka saya ambil langkah cepat, gabungkan saja SIUP dan TDP. Itu namanya penyederhanaan," jelas Jokowi. (wdl/ang)