IMF Beberkan Persoalan Ekonomi yang Harus Dihadapi RI

IMF Beberkan Persoalan Ekonomi yang Harus Dihadapi RI

Maikel Jefriando - detikFinance
Rabu, 23 Mar 2016 13:08 WIB
IMF Beberkan Persoalan Ekonomi yang Harus Dihadapi RI
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta - International Monetary Fund (IMF) menilai pemerintah harus bisa menghadapi tantangan yang cukup penting dalam jangka pendek dan menengah. Pertama adalah mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat di Indonesia.

Tercatat pada 2015 posisi gini ratio sudah mencapai level 0,41%. Pemerintah memang terlihat menjalankan berbagai upaya, namun hasilnya belum cukup signifikan.

"Pemerintah Indonesia dengan program nawa cita harus mampu mengurangi ketidaksamarataan pendapatan," ungkap Ben Bingham, IMF Senior Resident Representative for Indonesia dalam seminar di Kantor Pusat BI, Jakarta, Rabu (23/3/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua adalah dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, bertambah 320 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 7,24 juta jiwa

Ketiga adalah dengan meningkat taraf hidup layak masyarakat. Dalam persoalan ini, fokus terletak adalah penjagaan harga barang dan jasa agar tetap sesuai dengan daya beli.

"Pemerintah harus bisa meningkatkan standar hidup masyarakat," jelasnya.

Keempat adalah membuat Indonesia bisa menang saat berkompetisi dengan negara-negara lainnya. Misalnya dengan menghasilkan produk dengan kualitas tinggi namun dengan biaya yang rendah.

Menurut Ben, ide tersebut sudah tergambar dari nawa cita yang diusung oleh pemerintah. Akan tetapi pemerintah perlu bergerak lebih agresif dan tetap sasaran. Sehingga hasil yang diperoleh cukup signifikan.

Dua hal yang besar pengaruhnya untuk menjawab tantangan tersebut, menurut Ben adalah dari sisi stabilitas makro ekonomi dan kedalaman pasar keuangan.

"Maish banyak risiko yang bisa muncul, pemerintah harus dapat mewaspadai hal-hal tersebut sehingga tidak menjadi tekanan yang bberlebihan untuk perekonomian Indonesia," pungkasnya. (mkl/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads