Bertemu Bos Perusahaan China, Wapres JK Janji Atasi Kendala Investasi

Hainan - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menjanjikan kemudahan bagi para investor China untuk berinvestasi di Indonesia. Realisasinya dilakukan dengan membantu investor yang menghadapi kendala perizinan termasuk penyediaan area kawasan industri.

Penegasan ini disampaikan JK kepada wartawan usai bertemu dengan pimpinan China Fortune Land Development (CFLD) dan Virtue Dragon di MGM Grand Sanya Hotel, Hainan, China, Rabu (23/3/2016).

"Mereka kan ini sudah investasi, semuanya pengusaha yang sangat besar untuk ukuran investasi Indonesia. Tapi adalah kendala-kendala yang kita akan selesaikan, biasalah soal lahan, soal apa, di Kendari khususnya. Mereka investasi nikel, smelter di sana sangat besar (nilai) akhirnya sampai US$ 5 miliar sekarang baru US$ 1 miliar," ujar JK.

Virtue Dragon diketahui sudah berinvestasi sebesar US$ 1 miliar untuk produksi feronikel di kawasan industri Konawe, Sulawesi Tenggara.  Sedangkan CFLD merupakan perusahaan pengembang kawasan industri, perumahan dan perkantoran yang berminat membangun kawasan industri di Banten dan Jabar.
 
Para investor, menurut JK, mengaku kesulitan mendapatkan lahan untuk membangun kawasan industri atau pun pabrik pengolahan mineral termasuk izin dari pemerintah daerah setempat. JK menginstruksikan agar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menangani persoalan perizinan yang dihadapi ini.

"Semua negara-negara industri khususnya China, Jepang, Korea dalam situasi begini dia butuh pasar yang lebih luas dan basis produksi yang lebih murah dibanding negerinya yang sekaligus ada resources-nya. Kita dua-duanya punya, resources dan pasar. Kita tinggal butuh mengefisienkan dan memastikan bahwa semua aturan itu bisa jalan," terang JK.

Perizinan bagi para investor, ditegaskan JK, harus dibuat simpel untuk kemudian cepat ditindaklanjuti pemerintah daerah agar proyek yang direncanakan dapat segera terlaksana.

"Memastikan bahwa aturan itu dibuat lebih simpel dan bisa jalan. Karena itulah di BKPM izin awal bisa 3 jam, itu izin awal ya, lalu pelaksanaannya umumnya di daerah. Jadi, bukan hanya proyek swasta, proyek pemerintah pun terjadi begitu, pembebasan lahan saja, pengairan, listrik, butuh aturan yang keras tapi juga butuh negosiasi yang baik dengan masyarakat, dan kita jalankan itu. Bukan hanya swasta (yang menghadapi kendala) tapi pemerintah juga," katanya

"Di samping aturan juga pengertian, juga diberikan landasan hukum, katakanlah proyek-proyek strategis boleh dieksekusi langsung. Ada Perpres-nya soal itu, boleh eksekusi langsung. Kalau industri seperti ini, BKPM punya kewenangan untuk memberikan izinnya langsung," imbuh JK. (fdn/drk)