Minta Dana Sensus Ekonomi Tak Dipotong, Kepala BPS: Lebih dari 90% untuk Upah

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,4 triliun untuk sensus ekonomi tahun ini. Menurut Kepala BPS, Suryamin, lebih dari 90% total anggaran itu dipakai untuk membayar upah tenaga sensus.

"Lebih dari 90% anggaran sensus buat upah. Sampai 31 April kita akan kerahkan untuk turun ke lapangan dengan upah kontrak sebulan dari Rp 2,4 juta sampai Rp 3 juta, tergantung beban kerjanya," ujar Suryamin di kantor BPS, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Oleh sebab itu, Suryamin meminta agar anggaran untuk sensus ekonomi tak dipotong. Permintaan ini disampaikan Suryamin karena pemerintah akan memperketat anggaran belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.

Suryamin mengatakan, Jika dipotong, maka target penyelesaian hasil sensus pada Desember tahun ini bisa molor.

"Rencana ada pemotongan anggaran semua K/L. Bisa mundur hasilnya. Target pengolahan data rilis lengkap selesai Desember. Bahkan kita ada special target Agustus sudah bisa dipakai di pidato Presiden berapa gambaran umum jumlah usaha mikro, kecil, menengah, besar per sub sektor," kata Suryamin

Selain itu, jika anggaran sensus ekonomi 2016 dipotong maka akan mengganggu perekrutan 340 ribu tenaga honor sensus. Saat ini, anggaran sensus sudah mulai terpakai untuk biaya pelatihan tenaga honorer sebelum dikerahkan pada 1 Mei nanti.

"Satu bulan kita kerahkan 340 ribu orang dikontrak dengan gaji sampai Rp 3 juta. Itu nggak bisa tiba-tiba dipotong sebelum datanya tuntas. Pengolahan juga perlu cepat kerja siang malam, perlu upah-upah juga. Kalaupun jadi dipotong semoga kecil," terang Suryamin. (hns/hns)