Dana sebesar US$ 24 juta tersebut merupakan hibah dari UNFP untuk Indonesia untuk kurun waktu 5 tahun.
"Itu dana hibah, dari segi uang nggak banyak tapi baru 5 tahun (kerja sama)," terang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, setelah penandatanganan kerja sama dengan UNFPA di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (29/03/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Negara kita sudah kaya, sekarang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita hampir Rp 2000 triliun, tapi yang penting kualitasnya bagaimana kemudian yang paling penting adalah policy dialog, exchange knowledge mereka kan pengalaman di berbagai negara itu yang perlu kita belajar, kalo duit kita bisa cari sendiri," jelas Sofyan.
Menurut Sofyan, selama ini pengelolaan APBN di Indonesia dirasa kurang baik. Hal ini dikarenakan rendahnya kualitas pembelanjaan negara dari APBN yang mencapai hingga Rp 2000 triliun.
"APBN kita hampir Rp 2000 triliun tapi tidak terasa karena kualitas spendingnya dan yang lain-lain yang harus kita perbaiki. Nah, salah satunya adalah dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional itu. Seperti contoh, China uangnya banyak banget tapi mereka kerja sama dengan world bank, kenapa? supaya mereka bisa belajar hal yang praktis, pengawasan standar world bank," ujar Sofyan.
Sofyan menambahkan, selama ini kualitas pembangunan kurang optimal, berapapun pembelanjaan dari APBN tidak dapat dirasakan manfaatnya.
"Selama ini kita terlalu banyak permisif kalo bangunan nggak bener, nggak disuruh bongkar, nah itu. Kalau kita tidak memperbaiki kualitas, duit berapapun nanti manfaatnya tidak optimal. Tapi nanti kita bisa cari dana domestik, kita kan perlu kerja sama dengan mereka untuk praktik," pungkas Sofyan . (hns/hns)











































