Ketua Umum ISEI Muliaman D Hadad menuturkan, fokus pertama pemerintah harus ditujukan kepada stabilitas ekonomi makro. Khususnya terhadap stabilisasi harga, terutama pangan. Persoalan ini besar pengaruhnya terhadap berbagai aspek.
"Kita paham fenomena inflasi Indonesia banyak dipengaruhi hambatan sisi suplai. Bukan hanya masalah ketersediaan barang, tapi juga terkait permasalahan distribusi," ungkapnya saat berdialog dengan Jokowi, di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Rabu (30/3/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah harus melakukan pengelolaan APBN yang sehat dan dipercaya," imbuhnya.
Perekonomian harus dapat didorong oleh peningkatan tabungan swasta, rumah tangga dan perusahaan. Dalam hal ini memang diperlukan inflasi rendah untuk mempertahankan suku bunga nominal yang rendah, namun suku bunga riil tetap positif.
"Apabila inflasi tidak dapat ditekan, ruang penurunan suku bunga jadi terbatas. Karena itu harus kawal memperbaiki sisi suplai dan mengontrol inflasi," tegas Muliaman.
Muliaman juga menyoroti persoalan neraca luar negeri (BOP). Menurutnya, ini harus dikelola dengan baik dan berkesinambungan dengan mempertahankan nilai tukar yang kompetitif. Di samping juga pengendalian terhadap arus modal masuk (dan utang) jangka pendek dan antisipasi pembalikan.
Dari sisi industri, diharapkan adanya revitalisasi manufaktur serta akselerasi aktivitas manufaktur yang kompetitif dan berorientasi ekspor. Termasuk juga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi lebih berkualitas. Baik itu berkaitan dengan science, teknologi, digital, engineering, dan matematika.
"Kita juga perlu serius meningkatkan kompetensi SDM. Kami melihat peningkatan produktivitas SDM dapat ditempuh dengan upaya peningkatan kemampuan. Serta transfer teknologi sehingga dapat mengejar ketertinggalan," paparnya.
ISEI, kata Muliaman, sangat mendukung upaya pemerintah untuk menggenjot investasi infrastruktur. Terutama pada transportasi dan logistik dengan penekanan pada pelabuhan dan perkapalan, serta kereta api dan jalan. Dikarenakan mendorong konektivitas yang selama ini tidak berjalan.
"Selain itu juga perlu penguatan Birokrasi Pusat dan Daerah dan mengurangi biaya-biaya berusaha/investasi serta Perda-Perda yang menghambat," pungkasnya. (mkl/drk)