Ini Penerbit Kartu Kredit yang Harus Laporkan Data Nasabah ke Ditjen Pajak

Jakarta - Bank atau lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 yang dikutip detikFinance, Kamis (31/3/2016).

PMK ini secara jelas berisi tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakanberlaku pada 22 Maret 2016.

Dalam aturannya, data yang wajib dilaporkan meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi dan pagu kredit.

Berikut data Bank/Lembaga Penyelenggara Kartu Kredit :

1. Pan Indonesia Bank, Ltd. Tbk.
2. PT Bank ANZ Indonesia
3. PT Bank Bukopin, Tbk.
4. PT Bank Central Asia, Tbk.
5. PT Bank CIMB Niaga, Tbk.
6. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
7. PT Bank MNC Internasional
8. PT Bank ICBC Indonesia
9. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
10. PT Bank Mandiri (Persero) ,Tbk.
11. PT Bank Mega, Tbk.
12. PT Bank Negara indonesia 1946 (Persero) , Tbk.
13. PT Bank Negara Indonesia Syariah
14. PT Bank OCBC NISP Tbk.
15. PT Bank Permata Tbk.
16. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
17. PT Bank Sinarmas
18. PT Bank UOB Indonesia
19. Standard Chartered Bank
20. The Hongkong & Shanghai Banking Corp.
21. PT Bank QNB Indonesia
22. Citibank N.A
23. PT AEON Credit Services

(mkl/hns)