Serapan Anggaran Kementerian PUPR 9,29%, Meleset dari Target 12%

Jakarta - Hingga awal April 2016, penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru mencapai 9,29%, meleset dari terget yang dicanangkan.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono usai menghadiri seminar konstruksi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

"Serapan anggaran, sekarang 9,29%. Itu per hari ini (Rabu 6 April 2016) ya," kata dia.

Padahal, menurut target yang dicanangkan Kementerian, seharusnya serapan anggaran hingga hari ini sudah mencapai angka belasan persen dari total anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 104 triliun.

Taufik berjanji, pihaknya akan bekerja lebih keras agar target tersebut bisa tercapai. " Ya sedikit meleset. Tapi kita akan berusaha lebih cepat, kira-kira 12% harus kita kejar," sambung dia.

Sejumlah upaya percepatan sebenarnya telah dilakukan pihak Kementerian PUPR. Salah satunya adalah dengan menggelar pelelangan dini sejumlah proyek infrastruktur di tahun anggaran 2016.

Sejak Agustus 2015 silam, Kementerian PUPR sendiri telah melakukan lelang dini terhadap kurang lebih 5.344 paket proyek infrastruktur bernilai Rp 42,74 triliun. Namun melihat capaian tersebut, tampaknya upaya tersebut belum berdampak optimal.

"Memang butuh upaya lebih keras. Kami juga terus berupaya melakukan deregulasi agar yang menghambat dari sisi perizinan bisa diatasi. Sehingga bisa lebih cepat lagi," pungkas dia.


Prioritas Infrastruktur

Taufik menambahkan, dalam memaksimalkan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah melihat prioritas dari dua sisi, yaitu kepadatan penduduk dan luas wilayah.

"Prioritas kan dilihat dari jumlah penduduk, kepadatan penggunaan. Yang kedua juga luas wilayah, jadi itu harus ada pertimbangan yang adil. Papua memang mungkin jumlah penduduknya sedikit, tapi wilayahnya luas. Karena itu pertimbangkan. Jadi ada dua pertimbangan," tutur Taufik.

Dalam hal ini, pemerintah berencana untuk meningkatkan anggaran khusus untuk pengembangan daerah-daerah tertinggal. Dana alokasi khusus ini dapat langsung dikelola secara mandiri oleh daerah-daerah dengan adanya otonomi daerah.

"Makanya itu pemerintah sedang melakukan upaya dengan meningkatkan Dana Alokasi Khusus untuk daerah. Hingga harapan kita, mereka karena itu menjadi otonomi daerah, daerah bisa melakukan pekerjaan dengan tugas dan kewenangan mereka sendiri," ujar Taufik. (dna/hns)