Bagaimana Panama Bisa Menjadi Tax Haven?

Bagaimana Panama Bisa Menjadi Tax Haven?

Hans Henricus BS Aron - detikFinance
Senin, 11 Apr 2016 14:44 WIB
Bagaimana Panama Bisa Menjadi Tax Haven?
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Siapapun yang tahu sejarah ekonomi Panama tak akan terkejut dengan terungkapnya rahasia perusahaan investasi atau aset tersembunyi yang diurus melalui firma hukum di sebuah negara kecil.

"Saya berteriak puluhan tahun tentang hal tersebut," ujar Jack Blum, seorang pengacara dan mantan stafΒ  Senat Amerika Serikat (AS), yang fokus pada penghindaran pajak, seperti dikutip dari usatoday.com

Panama telah menjadi Tax Haven (negara bebas pajak) dan digunakan selama hampir satu abad. Praktik ini mengacu pada perjalanan Industrialis AS, John D. Rockefeller, yang berkembang menjadi jalinan hubungan yang kompleks antara perbankan, hukum, dan sektor keuangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejarah rahasia yang panjang itu diterjang dengan keluarnya Panama Papers, yang mengungkap bagaimana Panama telah menciptakan kondisi bagi orang asing untuk menyembunyikan aset mereka melalui perusahaan di sana.

Masuknya dana asing dengan memanfaatkan kondisi tersebut telah membuat sektor keuangan panama menjadi besar dan berkontribusi hingga 7% terhadap PDB negara itu.

"Anda bisa berjalan ke bank di sana dengan setumpuk uang dolar AS, dan mereka hanya mengatakan, baik," kata Blum.

"Hal ini telah berlangsung lama, dan sangat jelas dan problematis. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa tak ada tindakan terhadap hal ini sebelumnya," tambah Blum.

Beberapa negara memang mengizinkan orang asing menyembunyikan aset mereka. Namun, hanya sedikit negara yang bisa melakukannya sebaik Panama .

Berdasarkan laporan Pusat Perpajakan Norwegia, negara di kawasan Amerika Tengah itu telah menjalankannya hampir 100 tahun lalu, ketika pemerintah pertama kali mengizinkan perusahaan asing mendaftarkan kapal asing.

Menurut laporan tersebut, Langkah ini dirancang untuk membantu Standard Oil milik Rockefeller menghindari pajak di AS. Sekaligus, membuka peluang diterapkannya aturan hukum tahun 1927 yang memungkinkan orang asing terbebas dari pajak dengan membangun perusahaan anonim.

Pada 1948, Panama membuat kawasan perdagangan bebas terbesar dan paling banyak digunakan di benua Amerika. Banyak orang datang ke zona perdagangan bebas tersebut untuk 'mencuci' barang-barang ilegal mereka. Transaksi jual-beli barang-barang itu bisa dijumpai di kawasan perdagangan bebas dengan pengawasan yang rendah.

Di 1970-an, Panama menjadi tempat penyimpanan rekening di luar negeri, yang menambahkan ekstra perlindungan bagi orang asing yang sedang dibidik. Sementara di era 1980-an, kartel narkotika internasional menyalurkan uang hasil kejahatan mereka ke perusahaan-perusahaan yang dibuat di Panama.

Selanjutnya, di era 1990-an, sejumlah pemimpin dunia, para investor, dan pihak lain, mulai bergabung menaruh aset-aset mereka di Panama.

"Ini tak seperti satu perusahaan. Ini industri, ini budaya. Mereka telah mengatakan dengan sangat jelas: Jika anda mencuri uang, jika anda menipu tempat lain, itu bukan masalah kita," kata Joseph Ganitsky, Direktur University of Miami Center for International Business, Pendidikan, dan Penelitian.

Pengungkapan Panama Papers dapat memicu terjadinya perubahan. 11,5 juta dokumen yang dibocorkan dari firma hukum Mossack Fonseca telah mengungkap para pemimpin dunia, keluarga, dan rekan mereka, bisa menjalankan bisnis dan menyimpan uang dalam jumlah besar dalam rekening di luar negeri.

Sejauh ini, kasus Panama Papers telah membuat Perdana Menteri Islandia dan seorang CEO sebuah bank di Austria lengser dari jabatan. Selain itu, kasus Panama Papers ini telah mendorong investigasi di sejumlah negara di dunia. (hns/wdl)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads