Jokowi bahkan telah menginstruksikan kepada perbankan untuk bisa memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 9% per tahun bagi wirausahawan yang ingin mengembangkan bisnisnya.
Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) M.Ikhsan menyebut kebijakan Jokowi tersebut belum maksimal. Masih banyak pengusaha kecil yang kesulitan mendapatkan modal karena banyaknya persyaratan penyaluran KUR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, janji pemerintah dalam penyaluran KUR di bawah Rp 25 juta tanpa agunan juga disebut hanya pepesan kosong. Ia mengatakan, saat ini masih banyak perbankan yang meminta agunan saat mengajukan KUR.
"Harusnya kalau nggak butuh agunan berarti tidak butuh return kan, harusnya diserahkan dan dibina. Nah ini kenapa harus melalui bank penyaluran KUR-nya terutama mikronya harusnya bisa melalui pemerintah atau koperasi, koperasi pun tidak dikasih KUR," tutur Ikhsan.
Ikhsan mengingatkan pada pemerintah ataupun perbankan bahwa pengusaha kecil atau UMKM Indonesia rajin membayar kredit. Dia menyebut kredit macet atau non performing loan (NPL) UMKM hanya 5% saja.
"Dibanding dengan pengusaha besar, NPL UMKM hanya sekitar 5% kalau dikatakan yang tidak bayar. Sedangkan pengusaha besar 95% tidak bayar. Catat! Jadi pemerintah harus ngasih ke UMKM," ujarnya.
UMKM disebut rajin membayar kredit karena mereka hidup dari usaha tersebut.
"Di situlah dia berusaha, disitulah dia mencari nafkah dan setiap hari dia tidak bisa lari kemana-mana. Jadi tidak ada keragu-raguan kepada UMKM," tutur Ikhsan. (ang/ang)











































