Kemasan Plastik Bakal Kena Cukai, Pengusaha: Kita Tolak

Jakarta - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menolak rencana pemerintah mengenakan cukai untuk kemasan plastik. Alasannya, kebijakan ini akan mengganggu penjualan produk makanan dan minuman yang selama ini memakai plastik untuk kemasan.

Penolakan ini disampaikan saat pengusaha berdialog dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, kemarin. Pengusaha diundang berdialog karena kebijakan cukai itu sedang digodok oleh BKF

"Kami sudah dialog dengan BKF. Kita menolak, kita sudah memberikan statement menolak," ujar Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman kepada detikFinance, Rabu (13/4/2016).

Adhi mengatakan, dalam dialog itu pihak BKF menjelaskan, kemasan plastik akan dikenakan cukai karena dampaknya terhadap lingkungan. Namun, alasan tersebut dibantah pengusaha.

Menurut Adhi, berdasarkan beberapa kajian, jumlah sampah kemasan plastik makanan dan minuman itu sangat kecil sekali di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

"Rata-rata 40% itu sampah organik, 17% itu sampah plastik. Dari 17% itu sampah plastik itu, sebagian besar adalah kantong plastik, bukan kemasan plastik. Kita sampaikan ke pemerintah bahwa ini sangat tidak tepat dipaksakan kalu dikenakan cukai," tutur Adhi.

Dia menambahkan, saat ini pihak Kementerian Keuangan sedang berdiskusi dengan DPR tentang kebijakan cukai ini. Jika tak ada halangan, kebijakan cukai tersebut bakal diterapkan tahun ini.

"Mereka (Kementerian Keuangan) menargetkan tahun ini. Tapi, kita tetap menolak," kata Adhi. (hns/wdl)