Jokowi: Tradisi Lama, Banyak Perencanaan dan Penganggaran Tidak Nyambung

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat kabinet terbatas, membahas perencanaan pembangunan dan penganggaran. Menurut Jokowi, masih banyak ditemukan hal yang tidak sinkron antara kedua hal tersebut.

"Sore hari ini akan rapat mengenai sinkronisasi perencanaan anggaran dan pembangunan nasional kita. Sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan semakin efektif," ungkap Jokowi, saat membuka rapat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/4/2016).

Jokowi menilai, hal itu merupakan bagian dari tradisi lama yang seharusnya dapat diubah. Sehingga mampu menciptakan hasil yang jelas bermanfaat untuk masyarakat.

"Kita tidak mau mengulang-ngulang lagi tradisi lama, di mana perencanaan dan penganggaran banyak yang tidak nyambung dan tidak sinkron. Antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Sehingga tujuannya meleset dari sasaran yang ingin kita capai," jelasnya.

Diharapkan perubahan tidak hanya terjadi di antara Kementerian dan Lembaga (K/L), melainkan juga kepada pemerintah daerah.

"Perencanaan yang terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi antar sektor, antar wilayah, antar pusat dan daerah, dan tidak ada lagi ego sektoral. Kita harus mulai berorientasi pada manfaat program kepada rakyat, dan  program itu bisa mendorong multiplier effect," terang Jokowi.

Pada sisi lain, Jokowi mengingatkan agar K/L dapat menciptakan program yang berkualitas dan mampu memberikan dampak yang besar untuk masyarakat Indonesia.

"Penganggaran harus fokus. Prioritasnya harus jelas. Dan saya minta kualitas perencanaan, kualitas penganggaran betul-betul kita tingkatkan. Sehingga setiap K/L bisa menata langsung perencanaan angaran di kementerian masing-masing," tukasnya.

Hadir dalam rapat adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Kesehatan Nina Moeloek. (mkl/wdl)