36 Pemda Belum Ikut Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

Jakarta - PT Taspen (Persero) sebagai lembaga keuangan milik negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dana pensiun kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah purna tugas.

Dalam hal ini, jumlah PNS yang terdaftar sebagai peserta Taspen belum mencakup seluruh abdi negara yang ada di Indonesia. Taspen mencatat ada 36 Pemerintah Daerah belum mendaftarkan para PNS-nya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Sepengetahuan saya tinggal 36 Pemda tingkat 3 dan tingkat 1 yang belum kerja sama JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian)," ujar Direktur Utama Taspen, Iqbal Lantaro saat perayaan HUT Taspen ke-53 di Gedung Arthaloka, Jakarta Pusat, Minggu (24/4/2016).

Untuk menindaklanjuti hal ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk menghimbau Pemda ikut menjadi peserta Taspen.

"Sudah bertemu Mendagri akan mendukung surat agar program risiko kecelakaan dan kematian dapat terwujud," tutur Iqbal.

Belum terdaftarnya PNS di beberapa daerah dikarenakan belum ada alokasi khusus dari Pemerintah Daerah terkait untuk menjamin keselamatan para pegawainya.

"Tidak memasukkan dalam APBD. Mendagri sangat mendukung dan berjanji akan membuat himbauan," imbuh Iqbal.

Hingga saat ini, Taspen tercatat memiliki 6,8 juta peserta jaminan dana pensiun yang berasal dari 550 kabupaten dan kota di Indonesia.

Taspen Tingkatkan Inovasi Teknologi Informasi pada Hari Jadinya ke-53

Pada hari jadinya yang ke-53, Taspen memberikan terobosan baru dalam memberikan informasi kepada para pesertanya. BUMN yang telah beroperasi sejak tahun 1963 ini akan mengoptimalisasi Mobil Layanan Taspen.

Inovasi tersebut antara lain implementasi layanan notifikasi untuk memberikan informasi kepada peserta dengan lebih cepat dan akurat mengenai hak dan kewajibannya. Selain itu, Taspen juga maksimalkan upaya otentikasi berkala guna memperbarui data peserta pensiun untuk mendukung pembayaran secara tepat hingga layanan 1 jam (sertifikasi dari TUV-NORD ISO 9001:2008) secara konsisten kepada peserta.

"Ada beberapa terobosan antara lain kami sudah mempunyai ISO  pelayanan paling lama 1 jam," terang Iqbal.

Taspen juga berusaha untuk meningkatkan pelayanan terbaiknya dengan memperkuat mitra Taspen hingga di daerah-daerah pelosok Indonesia.

"Memperkuat layanan mitra. Pada tahun sebelumnya kita menerjemahkan layanan Taspen di kantor Taspen, tahun ini Taspen tidak hanya di kantor Taspen tapi juga di mitra kantor Taspen," ujar Iqbal.

Untuk memaksimalkan pelayanannya, Taspen juga melakukan koordinasi dengan berbagai Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi terkait PNS di daerah mereka.

"Kita bekerjasama dengan Pemda, sehingga data PNS yang menurut kami lengkap," tutur Iqbal. (feb/feb)