Jokowi Minta Kementerian Setop Proyek Data, Ini Kata Menkeu

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Lembaga (KL) menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pegangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga tidak perlu lagi masing-masing KL melakukan survei sendiri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyatakan memang seharusnya data dasar yang dipergunakan adalah milik BPS. Sebab, hanya instansi tersebut yang mampu mengumpulkan dan mengelola data dalam jumlah besar.

"Memang seharusnya data BPS, kita juga," ungkap Bambang di kantornya, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Menurut Bambang keberadaan dua data dengan ruang lingkup yang sama sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sehingga harus dihindari duplikasi data.

"Yang harus dihindari adalah duplikasi . Itu saja," tegasnya.

Akan tetapi, diakui bahwa ada beberapa KL yang memiliki data tersendiri. Sifatnya khusus untuk kebutuhan KL tersebut dan tidak bisa bila dijadikan data pembanding terhadap BPS, melainkan hanya pelengkap.

"Ada memang kecuali, data yang spesifik sektoral yang memang BPS tidak survei, kan memang ada yang di survei BPS dan ada yang tidak," paparnya. (mkl/hns)