Hal itu diakui oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Data kemiskinan sudah disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), seharusnya Kementerian Sosial (Kemensos) tidak perlu melakukan hal yang sama.
"Misalnya soal data kemiskinan. Itu pakai BPS saja. Kemensos tinggal pakai, nggak usah Kemensos bikin survei lagi," tegas Bambang di kantornya, Jakarta, Rabu (27/4/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Bambang, kemunculan data dari Kemensos justru menjadi pembanding dari data BPS. Sehingga menimbulkan keraguan pengambilan keputusan dalam rapat kabinet.
"Jadi intinya menghindari duplikasi dan mengurangi anggaran," paparnya. (mkl/hns)











































