Keluhan Pengusaha: Paket Kebijakan Ekonomi Mentok di Infrastruktur Listrik

Jakarta - Dalam percepatan target 35.000 Mega Watt (MW), Presiden Joko Widodo mengeluarkan paket kebijakan ekonomi IX. Paket tersebut selain berisi kemudahan pembangunan pembangkit listrik baru, juga untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastrukturnya, seperti jaringan transmisi listrik.

Kendati demikian, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani, paket kebijakan terkait listrik harus dibenahi lagi.

"Kalau yang menyangkut mengenai paket. Sebagian sudah jalan sebagian lagi tidak jalan. Itu yang menurut saya tidak jalan itu masalah infrastruktur listrik. Itu nggak jalan, baik untuk mendorong investasi baru maupun penurunan tarif listrik, ternyata di lapangan tidak terjadi," kata Haryadi ditemui di kantor Bank Indonesia (BI), Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Menurutnya, implementasi percepatan pembangunan pembangkit dan infrastrukturnya justru kurang berjalan.

"Jadi PT PLN ini mengalami suatu problem pembinaan sendiri. Jadi menurut saya perlu di-review betul-betul direksinya. Kalau nggak bisa yah diganti saja," ujar Haryadi.

Selain proyek percepatan 35.000 MW, kalangan pengusaha juga menilai tidak ada diskon tarif listrik sesuai harapan pengusaha. Insentif berupa diskon tarif listrik tidak benar-benar diterapkan PLN.

"Bahkan yang katanya akan memberikan diskon juga tidak terjadi kan?," tandasnya.

Haryadi melanjutkan, selain listrik, paket kebijakan lain yang ditunggu pengusaha namun belum sesuai harapan yakni penurunan harga gas dan BBM. Meski sempat terjadi penurunan, namun angkanya dinilai masih terlalu kecil.

"Lalu di sektor lain juga lambat. Juga di bidang energi terkait dengan penurunan tarif BBM harusnya turun lebih jauh, termasuk gas juga nggak berjalan sesuai rencana. Turunnya kecil sekali," pungkasnya. (feb/feb)