APBN 2017 Dirancang Defisit, Pemerintah Penuhi Belanja Lewat Utang

Jakarta - Meski tahun anggaran periode 2016 baru berjalan sekitar empat bulan, namun pemerintah sudah menyiapkan materi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 untuk pembicaraan pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini akan disampaikan oleh pemerintah pada 20 Mei 2016.

Postur APBN 2017 masih akan dirancang defisit. Artinya, pemerintah masih akan menarik utang dari luar negeri untuk menambah pembiayaan belanja yang tidak tercukupi oleh penerimaan negara. Rancangan ini bersifat ekspansif.

"Budget deficit ini diutamakan karena kita ingin kebijakan fiskalnya ekspansif, terutama untuk memberikan stimulus bagi perekonomian," terang Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4/2016).

Dari sisi asumsi makro ekonomi, pemerintah memperkirakan tahun depan, ekonomi Indonesia belum akan tumbuh menyentuh level 6%. Kisaran yang ditetapkan adalah 5,5-5,9%. Sementara inflasi diperkirakan 3-5%.

Kemudian dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan pada rentang Rp 13.650-13.900. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan US$ 35-45 per barel dan produksi minyak diperkirakan 740.000-760.000 barel per hari dan gas 1 juta sampai 1,1 juga barel setara minyak.

Penerimaan negara dari sisi perpajakan akan mengalami sedikit peningkatan. Meskipun ada kebijakan pengampunan pajak yang rencananya direalisasikan pada 2016, di mana memungkinkan adanya tambahan basis wajib pajak untuk mendorong penerimaan negara.

"Kita akan konservatif dengan hanya memperkirakan penerimaan perpajakan naik tidak lebih dari Rp 30 triliun di 2017 dibandingkan perkiraan penerimaan di 2016," imbuhnya.

Kemudian penerimaan negara bukan pajak tidak akan berkontribusi besar. Khususnya yang datang dari penerimaan sumber daya alam dari sektor minyak dan gas bumi (migas) yang terpengaruh rendahnya harga minyak.

"PNBP tentunya masih akan berpengaruh dengan masih relatif rendahnya harga migas," tegas Bambang.

Belanja negara tetap akan berfokus pada program yang tepat. Menurut Bambang, peningkatan belanja hanya akan dilakukan untuk program prioritas pemerintah.

"Belanja prioritas tetap ditekankan oleh Presiden melalui money follow program, itu intinya dari pola belanja K/L yang diminta. Sehingga fokus di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan tetap dikedepankan. Dan efisiensi di belanja operasional maupun belanja non prioritas, itu juga harus dilakukan," pungkasnya. (mkl/ang)