Darmin: Tenaga Kerja RI Tertinggal Jauh dari Negara Lain

Jakarta - Tenaga kerja Indonesia sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain. Alasannya, selama ini tidak pernah ada konsep standarisasi yang jelas untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari pendidikan formal, pelatihan hingga peningkatan kualitas saat di dunia kerja.

Hal ini diakui oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution saat berbincang dengan rekan media di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (1/5/2016).

Darmin menjelaskan, perangkat pengembangan SDM sebenarnya sudah tersedia. Mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Ristek dan Dikti dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

"Harusnya dia bisa melahirkan standar kompetensi tenaga kerja, tapi itu tidak terjadi," ujarnya.

Masing-masing kelembagaan tidak terkoneksi dengan tepat. Misalnya dalam persoalan anggaran. Sejak beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendidikan sudah mencakup 20% dari total APBN yang disalurkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama serta Kementerian Ristek dan Dikti.

Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal. Sementara diketahui bahwa pada 2016 sudah mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Artinya dengan struktur pekerja Indonesia yang lebih banyak lulusan SD dan SMP, dibutuhkan keterampilan khusus.

"Dunia ekonomi itu tidak bisa menunggu pendidikan formal beres betul, dia perlu perubahan cepat yang hanya bisa dijawab dengan pelatihan yang didesain baik berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan," paparnya.

"Artinya diturunkan dari berbagai kompetensi yang diperlukan dari seluruh industri. Bah kita belum punya mekanisme yang baik di bidang itu," tegas Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut.

Darmin mencontohkan, dalam kompetensi untuk penggunaan aplikasi Microsoft Word pada komputer. Sertifikat yang dihasilkan setelah melalui proses pelatihan, bahwa SDM tersebut telah lulus dalam pelatihan Microsoft Word. Menurut Darmin pernyataan tersebut tidaklah cukup untuk menggambarkan kompetensi SDM.
 
"Harusnya bisa bilang, bahwa anda bisa mengetik dengan Microsoft Word dalam 30 menit sekian lembar, kesalahan 1%," ungkapnya.

Kalangan dunia usaha juga akan lebih mudah untuk menarik tenaga kerja, sebab yang dibutuhkan bisa dilihat dari standar kompetensinya. Sementara sekarang, dunia usaha harus membuka lowongan pekerjaan yang akan diikuti ratusan orang untuk memilih beberapa yang terbaik. Ini pasti akan menghabiskan biaya yang besar dan waktu yang lama.

"Kalau ada sertifikat jelas, gampang. Sehingga yang harus dicek mungkin cuma beberapa orang, satu dua hari selesai," imbuhnya.

Darmin mengakui, menciptakan konsep yang tepat memang sulit. Selain lembaga pemerintahan, harus juga disertai dengan kerja sama asosiasi dari industri dan profesi serta perguruan tinggi. Perlu ada langkah cepat untuk menyelesaikannya.

"Ini pekerjaan bersama-sama. Satu industri 8 standar kompetensi. Kalau industrinya ada 5.000, berarti berapa? 40.000 kan? Dunia itu sudah bikin itu, dan kita masih tertinggal karena belum berbuat apa-apa," tukasnya. (mkl/drk)