Pengusiran TKI Akan Gerogoti Pertumbuhan Ekonomi Malaysia

Jakarta - Pengusiran tenaga kerja asing terutama TKI ternyata membahayakan perekonomian Malaysia. Jika pemerintah Malaysia tidak segera mengatasi kurangnya pekerja akibat pengusiran TKI, maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun ini akan terpangkas. Sejumlah analis di Malaysia seperti dilansir Dow Jones, Jumat (18/3/2005) menyatakan, jika pemerintah Malaysia tidak segera mengganti TKI yang diusir dimana jumlahnya mencapai 450 ribu orang, maka pertumbuhan ekonominya akan terganggu. Padahal pertumbuhan ekonomi Malaysia sendiri sudah cukup menghadapi sejumlah masalah seiring melemahnya perekonomian dunia yang menyebabkan ekspor Malaysia berkurangDalam APBN 2005, pemerintah Malaysia memprediksikan pertumbuhan ekonomi 6 persen setelah memangkas sejumlah pos pengeluaran untuk mengurangi defisit. Angka pertumbuhan ini berarti turun dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 7,1 persen. Namun analis merasa skeptis dengan angka ini. Mereka umumnya menyatakan bahwa kenaikan produksi industri sebesar 2,9 persen pada Januari yang merupakan angka terendah dalam 34 bulan terakhir, akan membuat pertumbuhan ekonomi Malaysia terganggu. Demikian pula masalah pengusiran TKI akan membuat ekonomi Malaysia kian menderita. Untuk pertumbuhan pada kuartal keempat sebesar 5,6 persen merupakan yang terendah dibandingkan dengan kuartal lainnya. Tercatat pada kuartal pertama sebesar 7,8 persen, kuartan kedua 8,2 persen dan kuartal ketiga sebesar 6,8 persen. "Jika situasi ini terus berlangsung, maka perkiraan pertumbuhan akan terpangkas," kata Direktur Malaysian Institute of Economic Research (MIER) Mohamed Ariff. MIER merupakan sebuah lembaga penelitian di Malaysia yang menerima dana dari pemerintah Malaysia untuk kontrak penelitian.MIER dalam laporan penelitiannya menyebutkan pertumbuhan ekonomi Malaysia akan melambat menjadi 5,6 persen pada tahun 2005. Menurut Mohamed Ariff, angka prediksi MIER itu akan direvisi lebih lanjut jika kekurangan tenaga kerja yang membawa dampak buruk terus berlangsung. Pengusiran tenaga kerja ilegal terutama dari Indonesia, telah menimbulkan kekurangan tenaga kerja di sejumlah industri kunci terutama perkebunan dan manufaktur. Namun yang paling terpukul adalah perkebunan. Menurut Kepala Asosiasi Industri Minyak Sawit Malaysiam M.R Chandran kepada Dow Jones, kekurangan tenaga kerja di sektor perkebunan dalam beberapa bulan ke depan berpotensi untuk mengurangi tingkat produksi minyak kelapa sawit Malaysia hingga 3 juta ton dan menimbulkan kerugian di sektor ini hingga US$ 1,05 miliar. "Sejauh ini, dampak terhadap perekonomian masih terkendali. Namun jika kami tidak melihat kembalinya tenaga kerja asing dalam satu atau dua bulan mendatang, maka kemungkinan kami akan merevisi proyeksi pertumbuhan Malaysia," kata ekonom DBS Wong Chee Seng. DBS Economic Market Research sebelumnya memprediksikan pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2005 mencapai 5,7 persen. Harian Straits Times mengutip Menteri Tenaga Kerja Malausia Fong Chan Onn menyebutkan, akibat pengusiran tenaga kerja asing, Malaysia saat ini memang kekurangan tenaga kerja. Kekurangn itu meliputi sektor manufaktur (200 ribu), sektor konstruksi (150 ribu orang), sektor perkebunan (50 ribu), sektor pelayanan (20 ribu). di sektor konstruksi, 50 ribu orang di sektor perkebuFong mengatakan, beberapa perusahaan sektor elektronik telah membatalkan sejumlah permintaan ekspor karena kekurangan tenaga kerja sehingga pabrik-pabriknya tidak bisa beroperasi secara penuh. Padahal produksi sektor elektronik dan semikonduktor merupakan penyumbang sepertiga PDB Malaysia. "Dampak terhadap ekonomi akan tergantung pada seberapa cepat pemerintah merespon kekurangan tenaga kerja asing ini dari sumber-sumber lain," kata Sim Moh Siong, ekonom Citigruop. Pemerintah Malaysia sendiri merencanakan untuk menggelar rapat kabinet khusus untuk membahas kekurangan tenaga kerja asing ini pada 24 Maret mendatang. Deputi PM Malaysia Najib Razak mengatakan, pertemuan itu akan membahas sejumlah rencana termasuk mencari tenaga kerja asing dari Vietnam, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Cina, India dan Kamboja. Tenaga-tenaga kerja asing itu akan ditempatkan untuk mengisi kekosongan dari tenaga kerja Indonesia yang diusir karena masuk secara ilegal. "Kami tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Industri kami menderita karena kekurangan tenaga kerja. Kami akan melakukan apapun yang penting untuk untuk mengatasi masalah ini," kata Najib seperti dilansir The New Straits Times. (qom/)