"Tapi kira-kira, mungkin sekitar total Rp 40 triliun. Tergantung kurs, karena tidak semua bisa diproduksi dalam negeri," ujarnya usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/5/2016).
Akan tetapi, menurut Jonan dana tersebut bisa bertahap. Bila pembangunan tahap I bisa selesai sesuai rencana, maka pembangunan tahap selanjutnya dapat menggunakan keuntungan dari operasional pelabuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pasti akan menghasilkan cashflow. Sehingga tidak perlu ada pinjaman tambahan dan sebagainya. Nanti kita lihat," ujarnya.
Jonan menambahkan, skema pembiayaan dari proyek tersebut masih terus dikaji. Sesuai permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar proyek menguntungkan bagi negara.
"Arahan Pak Presiden untuk dinegosiasikan yang terbaik untuk kepentingan Indonesia. Karena ini kalau disetujui akan jadi pelabuhan milik pemerintah Indonesia sepenuhnya," pungkasnya. (mkl/hns)











































