Di antaranya adalah Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pangan Franky Widjaja, Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Pangan Franky Welirang, dan Sekretaris Umum ISEI Aviliani.
Pertemuan dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution ini membahas skema pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tepat untuk petani CPO, padi, jagung, dan sebagainya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemberian kemudahan mendapatkan KUR ini merupakan implementasi dari Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
"Kita harapkan ini bisa menjalankan Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Aviliani menambahkan bahwa saat ini KUR lebih banyak dikucurkan untuk sektor perdagangan. Para petani masih sulit mendapatkan KUR karena perbankan menganggap sektor pertanian lebih berisiko.
"Sekarang kan ada KUR tapi lebih banyak ke sektor perdagangan. Kita berharap bisa lebih banyak ke pertanian dan perkebunan. Bagaimana modelnya itu yang kita lagi diskusikan mengenai model pembiayaannya supaya lebih bisa diterima oleh sektor perbankan," ujar Aviliani.
Persyaratan memperoleh KUR juga banyak yang memberatkan petani. Misalnya bunga KUR, masih terlalu tinggi untuk petani.
"Kalau bunga 9%, pertanian atau perdagangan, pasti mending dikasih ke perdagangan. Harusnya buat pertanian lebih kompetitif lagi. Ini baru didiskusikan, bunganya diharapkan nggak sama dengan untuk perdagangan. Kalau untuk perdagangan 9%, untuk pertanian kalau bisa 7%," ucap Aviliani.
Agar bank mau memberikan KUR untuk petani, pihaknya mengusulkan agar petani dibantu mendapatkan pembeli akhir. Dengan begitu, ada kepastian pasar, risiko kredit macet pun berkurang sehingga bank mau memberikan KUR.
"Kalau sekarang ketika ada problem di petani, produknya tidak memenuhi standar, pembeli nggak mau beli sehingga kredit macet. Kita berharap dengan pembiayaan ini dipertemukan end to end, petani dengan pembeli akhir, sehingga petani bisa bayar," tutupnya. (feb/feb)











































