Bank Dunia: RI Tak Perlu Malu Impor Beras

Jakarta - Data produksi beras petani yang surplus selalu jadi alasan pemerintah untuk tidak melakukan impor. Namun di lapangan, beras yang ada di pasar cenderung mengalami peningkatan, meski beberapa kali Kementerian Pertanian mengklaim pasokan tengah melimpah.

Poverty Analyst Bank Dunia, Maria Monica Wihardja mengungkapkan, pemerintah sebaiknya tak perlu malu mengimpor beras untuk menjaga harga beras tetap stabil. Karena selama puluhan tahun, perbandingan impor beras masih sangat kecil dengan total konsumsi beras nasional.

"Kalau dilihat dari sejarah, kita tidak usah malu impor. Kita bisa dan mungkin bisa mencapai 95% total konsumsi, kita harus bangga. Kita impor 5% beras yang tidak bisa dicukupi, sebesar 5% dari konsumsi kita," katanya ditemui di acara Ketahanan Pangan Indonesia, Pakarti Center, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Sentimen anti impor beras yang kerap dilontarkan pemerintah malah direspon pasar dengan ketidakpastian stok beras. Dampaknya, harga beras cenderung mengalami kenaikan.

"Jangan sentimen impor terus. Mungkin kalau kita sudah kelebihan 10%, maka kita boleh anti impor, tapi jika di pasar masih kerasa beras kurang, kemudian ditambah sentimen pemerintah tidak mau impor, harga terus naik. Impor harus jadi alternatif, bukan haram," ujarnya.

Menurut Maria, memastikan stok pengan aman, dalam hal ini beras, lebih penting ketimbang melakukan kebijakan anti impor demi target swasembada beras.

"Itu saya pikir bukan hal yang jelek. Impor sebagai alternatif itu selalu harus, misalnya kita kena bencana, lalu kalau tidak impor harus bagaimana?" katanya.


Terlambat Impor

Terlambatnya pemerintah memutuskan mengimpor beras beberapa waktu lalu, membuat pemerintah kesulitan mencari beras dari Vietnam dan Thailand. Sebagian kebutuhan beras akhirnya harus diimpor dari Pakistan, India, dan negara lainnya.

Poverty Analyst Bank Dunia, Maria Monica Wihardja mengungkapkan, kalau saja pemerintah tak memiliki sentimen terhadap impor beras, perencanaan impor bisa dilakukan dengan lebih baik. Harga dan pasokan beras di dalam negeri bisa dikendalikan dengan lebih baik.

"Khusus untuk beras itu, market beras yang diperdagangkan di pasar global memang tipis, hanya 7-8% dari produksi beras global yang diperdagangkan. Jadi kecil sekali dan hanya 5 negara yang menguasai 80% pasar internasional," jelasnya ditemui di acara Ketahanan Pangan Indonesia, Pakarti Center, Jakarta, Rabu (4/5/2016).

"Waktu lalu kita telat (impor). Ternyata Filipina sudah pesan dari Thailand dan Vietnam, akhirnya kita tidak bisa capai target impor kita yang 1,5 juta ton. Kita akhirnya harus cari lagi dari India, Pakistan, Myanmar dan lainnya," tambah Maria.

Maria mengungkapkan, impor beras selama bisa diatur dengan perencanaan yang baik, tidak akan merusak harga petani lokal. Bahkan, beras bisa disimpan di negara eksportir dan bisa didatangkan kapaj saja sesuai kesepakatan.

"Misalkan kita sudah ada perjanjian yang akan kita impor, ini impor beras tidak harus dikeluarkan langsung dan kita bisa simpan. Pada saat perlu dan produksi rendah bisa kita keluarkan. jadi perhitungannya jauh-jauh hari," ungkap Maria.

(hns/hns)