Disindir Bank Dunia Soal Beras, Kementan: Kritiknya Kurang Pas

Jakarta - Bank Dunia menyindir kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait pengelolaan stok beras nasional. Kebijakan Kementan dinilai tidak sinkron antara surplus produksi beras yang diklaim pemerintah dengan kondisi pasokan beras di lapangan yang defisit sehingga malah membuat harga beras bergejolak.

Menjawab kritikan itu, petinggi Kementan angkat suara. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi menjelaskan pihaknya melakukan berbagai upaya terus meningkatkan produksi beras.

Dari langkah itu, Kementan telah memprediksi produksi beras kumulatif bulan April, Mei dan Juni 2016 bakal mencapai 19,1 juta ton. Kalau konsumsi nasional 2,5 juta ton per bulan, maka dapat dipastikan neraca beras nasional pada periode tersebut akan surplus berkisar 10 juta ton.

"Dengan demikian, dari neraca beras di atas, sudah tidak saatnya lagi kita diskusikan kebijakan impor. Terlebih lagi, pada musim tanam April-September 2016 prediksi iklim akan kemarau basah, yang tentu akan berpengaruh terhadap meningkatnya luas tanam pada periode tersebut dibanding tahun 2015," tulis Agung dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/5/2016).

Dengan gambaran tersebut, Kementan menilai kritik dari Poverty Analyst Bank Dunia, Maria Monica Wiharja bahwa kebijakan pengendalian stok dan harga tidak manjur adalah kurang pas, terlebih lagi ulasan terkait kebijakan impor beras.

"Mudah mudahan itu bukan release resmi Bank Dunia," ungkapnya.

Untuk pengamanan stok yang tentu dari perkiraan surplus di atas, sejak 12 Maret 2016 Kementan bersama dengan Perum Bolug dan institusi lain yang terkait telah melaksanakan operasi serap gabah. Target serapan untuk stok adalàh 3,9 juta ton beras.

Disamping itu, operasi serap gabah juga ditujukan untuk pengendalian harga gabah di petani maupun beras di konsumen pada harga wajar sesuai HPP (Harga Pembelian Pemerintah), yaitu Rp 3.700 per kg untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan Rp 7.300 per kg untuk beras.

Serap gabah tersebut secara masif masih dilaksanakan sampai dengan hari ini. Posisi stok beras di Bulog sampai hari ini telah mencapai 2 juta ton lebih beras, dan harga GKP dan beras pun di sebagian besar kabupaten merapat pada patokan HPP.

Hal ini menunjukkan bahwa kekhawatiran impor tidak perlu dibicarakan lagi. Bank Dunia semestinya sangat memahami situasi perberasan nasional sehingga tidak perlu mengeluarkan kritikan yang menyudutkan Pemerintah Indonesia.

"Saran dan masukkan akan lebih bijak sebagai output dari institusi internasional seperti Bank Dunia sebagai Mitra Pemerintah," tutupnya. (feb/feb)