Cetak 10 Juta Lowongan, Kemenaker Gandeng BUMN

Jakarta - Persoalan tingkat pengangguran terbuka dan terbatasnya lapangan pekerjaan masih menjadi catatan penting bagi bangsa ini, melihat hal tersebut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam sebuah Nawacitanya, atau visi, misi dan agenda prioritas yang terpapar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta pernyataan janji presiden mengenai terbukanya 10 juta kesempatan kerja.

Melihat hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendukung aktif pernyataan presiden tersebut. Namun, dalam implementasinya Kemenaker tidak dapat berjalan sendiri, dan sangat sekali membutuhkan bantuan, karena tidak semuanya perwujudan 10 juta kesempatan kerja diakomodir oleh Kemenaker.

Dalam mewujudkan harapan presiden tersebut, Kemenaker mengajak kementerian, lembaga negara dan BUMN untuk berkolaborasi dengan solid sehingga dapat bersama-sama mewujudkan, karena persoalan ini tidak hanya tertumpu pada Kemenaker saja.

Kemenaker sebagai motor penggerak melihat hal tersebut sebagai cara untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan peluang kesempatan kerja, baik BUMN dan swasta didorong untuk membuka peluang-peluang tersebut agar penyerapan tenaga kerja dapat berjalan sesuai dengan progres pengurangan pengangguran terbuka.

Sebagai data yang dihimpun oleh Kemenaker bahwa tingkat pengangguran pada 2014 sebesar 6%, diharapkan setelah sesuai berjalan dengan rencana yang ada pada 2019 menjadi 4%-5%.

Dengan kata lain, 10 juta kesempatan kerja pada 5 tahun ke depan diharapkan dalam setahun akan ada 2 juta kesempatan kerja yang tersedia.

Demi mewujudkan keberhasilan perencanaan 10 juta kesempatan kerja tersebut, Kemenaker mengajak kementerian, lembaga negara dan BUMN untuk turut hadir dalam acara yang bertajuk Dialog Nawacita: 10 juta kesempatan kerja yang akan diselenggarakan pada 10 Mei nanti di Jakarta Convention Centre.

Acara tersebut akan membahas peluang penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh kementerian, lembaga negara dan BUMN sehingga Kemenaker dapat menghimpun data tenaga kerja sebagai modal awal untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Data di sini sangat diperlukan dalam menentukan langkah kita selanjutnya, karena ini merupakan modal awal untuk kita mengetahui berapa banyaknya tenaga kerja yang akan digunakan," ujar Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker,  Hery Sudarmanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/5/2016).

Acara yang bertujuan sebagai langkah inventarisasi kementerian, lembaga dan BUMN yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja ini juga sebagai wujud komitmen kebersamaan kementerian, lembaga dan BUMN untuk mendukung program prioritas Pemerintah, yakni menciptakan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun, maka diresmikan pula sebuah "Sistem Informasi 10 Juta Kesempatan Kerja".

Untuk memantau keberhasilan pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja pada periode 2015 hingga saat ini, maka Kemenaker sebagai motor perlu melakukan penghimpunan informasi, yang didalamnya berisikan data mengenai penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan fungsinya.

Secara global pemanfaatan pembukaan 10 juta kesempatan kerja dimaksudkan untuk menghadapi tantangan pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang masih menjadi fokus utama, disamping itu pula keterampilan dan keahlian tenaga kerja juga menjadi sorotan pemerintah yang turut dalam membentuk karakter tenaga kerja yang terampil. (mkl/feb)