Kementerian BUMN Belum Ajukan Perubahan PMN

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengajukan perubahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun sampai saat ini Kemenkeu belum menerima usulan tersebut.

Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sonny Loho, sampai pekan lalu sebelum libur panjang belum ada usulan masuk ke mejanya dari Kementerian BUMN.

"Rencananya, dibilangnya, tapi tertulisnya belum ada. Lisan-lisannya sih bilang mau ada, kita kan perlu lihat surat dari Kementerian BUMN-nya persisnya apa," katanya di Gedung Juanda I Komplek Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

"Surat kita sudah lama (minta) sampai minggu lalu sebelum libur sudah saya ulang lagi minta. Nah, minggu kemarin saya nggak ada kan, terus libur. Tiga hari pertama nggak ada, terus cuti panjang jadi belum lihat," tambahnya.

Dalam APBN 2016, jumlah BUMN yang diajukan mendapat PMN sebanyak 29 perusahaan dengan total nilai Rp 34 triliun. Sayangnya rencana ini tidak dapat restu DPR. Belum diketahui perubahan yang akan diusulkan Kementerian BUMN.

Sonny mengaku masih akan melihat usulan tersebut, meski sebenarnya Kemenkeu tidak ingin ada perubahan dalam pemberian PMN tersebut.

Sonny juga mendukung BUMN menjalankan revaluasi aset dalam pengembangan bisnisnya. Jika nanti masih kekurangan modal, pemerintah bisa bantu dengan PMN

"Kalau dia bayar pajak jadi bukannya PMN-nya buat bayar revaluasi. Revaluasi ya revaluasi, dia bayar pajak tapi habis itu mungkin dia kurang kas untuk kerjain apa, itu bisa kita PMN," ujarnya. (ang/dnl)