Usai pertemuan, Darmin mengaku ada beberapa sektor yang dibahas di antaranya terkait infrastruktur, pertanian, perdagangan, perikanan dan energi,
"Di samping sektor-sektor itu ada juga persoalan yang disampaikan oleh masing-masing. Misalnya kita mengatakan, kita itu kok perdagangannya makin lama defisitnya makin banyak," kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/5/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu saja kita identifikasi apa yang kita harapkan akses pasarnya di sana supaya lebih dibuka. Apalagi kalau ada barrier seperti non-tarif, kita minta itu supaya dihilangkan. Di samping itu Kemendag akan membangun semacam kantor kapal untuk promosi," ujarnya.
China, lanjut Darmin, berkomitmen membantu pembiayaan terhadap proyek infrastruktur dan kelistrikan di Indonesia.
"Ada sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibiayai," sebutnya.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Rizal Affandi Lukman menyebut China berminat memberi bantuan pendanaan untuk proyek waduk, jalan tol, jalur kereta hingga pembangkit listrik.
"Saya kira pihak China masih berminat untuk membiayai sejumlah waduk di Indonesia. Ini tersebar di seluruh tanah air kemudian juga ada tol," ujar Rizal.
Setidaknya China menyediakan pendanaan US$ 10 miliar untuk negara Asia Tenggara. Indonesia, kata Rizal, bisa memanfaatkan fasilitas pinjaman tersebut.
"Dari sejumlah US$ 10 miliar untuk negara ASEAN, Indonesia akan memanfaatkannya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Jadi proyek ini yang tidak dikerjasamakan dengan negara lain karena dengan Jepang dan Korea kan kita juga sudah ada list priority project, sekarang dengan negara China," tuturnya.
Dari dana itu, Indonesia akan memanfaatkan fasilitas pinjaman US$ 4 miliar karena membutuhkan pembiayaan untuk mendukung proyek infrastruktur di seluruh tanah air.
China juga akan memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia sebesar 30 juta yuan.
"Pemerintah China memberikan hibah sebesar 30 juta yuan yang akan dipakai untuk mematangkan proyek-proyek infrastruktur. Jadi feasibility study yang belum ada nanti bisa diambil dari dana hibah tersebut. Ini belum ditandatangani," paparnya. (feb/hns)











































