Kesamaan RI dan Brasil: Pajaknya Lemah

Kesamaan RI dan Brasil: Pajaknya Lemah

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Rabu, 11 Mei 2016 12:10 WIB
Kesamaan RI dan Brasil: Pajaknya Lemah
Foto: Ari Saputra
Jakarta - Angka penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal, selalu meleset dari target yang ditetapkan dalam APBN. Sehingga defisit dalam APBN juga ikut naik, dan harus ditutup dengan utang. Tak hanya Indonesia yang punya masalah soal pajak.

Negeri samba, Brasil, juga memiliki kesamaan kondisi dengan Indonesia di sektor pajak.

"Ada kemiripan dengan Indonesia, Brasil tax-nya lemah sehingga tidak memenuhi target tapi belanjanya banyak dan juga kondisi harga komoditas yang turun membuat defisit APBN mereka mencapai 10%. Ini yang harua kita pelajari dari sana," jelas Komisaris Independen Bank Permata, Tony Prasentiantono, pada acara Wealth Wisdom di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indonesia beruntung, defisit APBN masih rendah, yaitu di kisaran 2,5%. Pemerintah masih bisa menjaga defisit tidak melebihi 3%, seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

"Tapi sejauh ini kelihatannya kita masih bisa mengatasi atau menekan defisit di level paling tinggi 2,5% sampai 3% terhadap PDB, atau jauh lebih rendah daripada Brasil. Ini yang harus kita jaga, jangan sampai defisit terlalu besar terhadap PDB," ujar Tony.

Di tengah stagnannya perekonomian Indonesia, dirinya menganggap pemerintah perlu melakukan revisi terhadap besaran target pajak. Karena hingga bulan ini, penerimaan pajak negara baru 23% dari target yang telah ditetapkan.

"Memang sekarang kondisi ekonomi sedang tidak cukup baik, sehingga sulit untuk mendapatkan pertumbuhan pajak sesuai rencana. Sejak awal target pajak pemerintah terlalu tinggi sehingga memang harus segera direvisi," pungkas Tony.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengurangi anggaran belanja yang terlalu besar karena dampaknya juga dapat mempengaruhi defisit. Hal ini dilakukan sambil menunggu kepastian pengesahan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, yang masih digodok di DPR setelah masa reses selesai.

"Yang harus dilakukan pemerintah harus mengoreksi atau merevisi belanja. Tidak boleh terlalu besar sehingga nanti akan menimbulkan dampak defisit yang terlalu besar," imbuh Tony. (wdl/wdl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads