"Rp 21 triliun kan Raskin, nah dialihkan ke situ yang 2017. Pelaksanaannya butuh waktu. Dulu program kartu dan perlindungan sosial sudah banyak. Pengalaman kita udah banyak, BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah berapa kali," ungkap Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari saat diskusi Arah Kebijakan voucher pangan di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2016).
Penerapan voucher pangan sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengadakan rapat terbatas beberapa waktu yang lalu. Hal ini dilakukan karena tidak maksimalnya program Raskin yang telah bertahun-tahun dilakukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan adanya voucher pangan ini nantinya masyarakat diberikan keleluasaan dalam membeli jenis beras yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan.
"Memberi pilihan ke masyarakat yang nggak mampu supaya bisa milih beras," jelas Denni
Para pedagang dan pemilik toko juga nantinya akan dilibatkan dalam penukaran voucher pangan ini. Pihaknya pun menambahkan bahwa pendataan pedagang tersebut akan dimudahkan agar masyarakat dapat dengan mudah menukarkan vouchernya di tempat yang terjangkau.
"Kriteria pedagang bergabung nggak akan diperumit. Dimudahkan aja memastikan keterlibatan mereka, registrasinya jangan susah susah," pungkas Denni.
Sedangkan penerapan voucher pangan akan mulai berlaku sejak awal tahun 2017 di kota sambil menunggu kajian tim ahli sampai akhir 2016.
"Pelaksanaan vouchernya diputuskan oleh tim antar kementerian, akan diimplementasikan di daerah kota pada Januari 2017. Sisa tahun ini itulah yang akan dikerjakan, segala persiapan itu yang akan dilakukan dari sekarang sampai implementasi," tutup Denni. (hns/hns)











































