JK: Pajak Kelewat Tinggi Akan Merusak Investasi

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menekankan pentingnya menerapkan formula tepat pemberlakuan pajak. Pemberlakuan pajak yang tepat penting untuk mendorong investasi dan juga pertumbuhan ekonomi.

"Hari ini kita berbicara tax investment dan business, berarti bicara keseimbangan. Pajak yang kelewat tinggi akan merusak suasana investasi. Tapi investasi selalu mendasar perbaikan infrastruktur, perbaikan usaha, dan perbaikan macam-macam. Semua itu butuh dana, berarti butuh pajak. Begitu juga bisnis, kalau ketinggian pajak, bisnis larinya ke tempat (pemberlakuan pajak) yang rendah. Tapi kalau kerendahan (pajak), fasilitas tidak ada," kata Wapres JK saat memberikan sambutan dalam pembukaan International Conference on Tax, Investment and Business (ICTIB) 2016 And 13th Asia Pacific Tax Forum (APTF) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (23/5/2016).

Formula keseimbangan ini juga penting diberlakukan terhadap warga negara yang berpenghasilan tinggi atau rendah agar tidak menyamaratakan pungutan pajak. Negara menurut JK harus mengatur sirkulasi penerimaan dan pengeluaran terkait pemberlakuan pajak agar tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

"Pada negara-negara makin maju, makin sehat orang, makin lama hidupnya. Berarti negara makin banyak menanggung sosial. Makin sedikit orang bekerja, karena itu maka terkadang butuh pajak yang tinggi menanggung orang yang tidak bekerja. Semua itu membutuhkan suatu keseimbangan-keseimbangan," sambungnya.

Keseimbangan pajak ini diperlukan karena pada saat ini, banyak wajib pajak yang disebut JK menghindari kewajibannya. Karenanya mereka memilih negara-negara yang dikategorikan sebagai surga pajak (tax heaven) untuk menghindari pajak yang tinggi.

"Karena punya surga berarti ada juga negara yang neraka pajak. Artinya negara yang tarifnya tinggi dan ketat lagi. Kalau Indonesia saya kira di tengah-tengahlah, bukan surga bukan neraka juga. Kenapa? Karena tax receipt kta masih 11% sekarang ini, juga penerimaan kita tidak sebesar negara-negara lain. Tarifnya juga menengah, tidak serendah Singapura, tidak setinggi negara Skandinavia atau Amerika," tuturnya.

Selain itu, JK juga menekankan pentingnya memperbaharui sistem teknologi terkait pajak. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk menciptakan sistem IT yang mampu menyokong pengumpulan data atau informasi wajib pajak.

Para petugas pajak, sambung JK harus dilatih untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi sistem pajak. "Karena dulu transaksi tentu terbatas, sekarang transaksi sudah jutaan, ratusan juta, miliar transaksi per hari, tidak mungkin lagi dengan manual, maka semuanya dengan IT," pungkas JK. (fdn/hns)