Pemerintah Bidik Ekonomi 2017 Tumbuh 5,3-5,9%, Ini Pandangan DPR

Pemerintah Bidik Ekonomi 2017 Tumbuh 5,3-5,9%, Ini Pandangan DPR

Maikel Jefriando - detikFinance
Kamis, 26 Mei 2016 14:38 WIB
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Fraksi partai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pandangan umum terkait dengan kerangka umum dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 dalam agenda Sidang Paripurna.

Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Dalam agendanya, pandangan disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi dan kemudian secara formal diserahkan kepada pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Diketahui asumsi makro yang disampaikan pemerintah untuk pembahasan RAPBN 2017, adalah:
  • Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%
  • Inflasi 4Β±1%
  • Nilai tukar rupiah Rp 13.650-Rp 13.900/US$
  • ICP US$ 35-45 per barel
  • Lifting minyak 740-760 ribu barel per hari
  • Lifting gas 1,05 juta-1,15 juta barel setara minyak per hari
Berikut pandangan masing-masing fraksi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PDI Perjuangan, Agustina Wilujeng Pramestuti
Fraksi PDI P menyoroti upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Rencana optimalisasi belanja negara yang berfokus pada hal-hal yang produktif harus dapat direalisasikan.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mengurangi kemiskinan serta memperkecil kesenjangan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan yang berpendapatan rendah.

Partai Golkar, Hamka B Kady
Fraksi Partai Golkar menginginkan agar pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada level yang lebih optimis, yakni 5,5-6,1%. Ini bisa dilakukan dengan optimalisasi belanja negara yang lebih besar.

Pemerintah juga dapat memperlebar defisit anggaran sebagai pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Partai Gerindra, Elnino M Husein Mohi
Fraksi partai Gerindra menilai pertumbuhan ekonomi pada rentang yang diajukan pemerintah masih terlalu tinggi. Pemerintah seharusnya lebih realistis, agar hasil yang diperoleh pada akhir tahun bisa sesuai dengan perencanaan.

Akan tetapi dari sisi inflasi dinilai sudah sangat tepat. Stabilisasi harga pangan menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena harga yang terlalu tinggi mampu membebani masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Partai Demokrat, Wahyu Sanjaya
Fraksi partai Demokrat menyoroti persoalan utang pemerintah. Saat ini secara nominal sudah melebihi Rp 3.000 triliun, meskipun rasio terhadap PDB 27%. Akan tetapi tetap dinilai membahayakan.

APBN harus dapat dirancang sesuai dengan kemampuan pengelolaan oleh pemerintah. Terutama dari sisi belanja yang tidak dapat didorong terlalu cepat sementara pendapatan negara masih rendah.

Partai Amanat Nasional, Sukiman
Fraksi PAN berpandangan pertumbuhan ekonomi yang dirancan pemerintah terlalu tinggi. Seiring dengan ekonomi dunia yang masih melambat, diperkirakan akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

Sehingga Fraksi PAN menilai ekonomi tahun depan akan bergerak pada kisaran 5-5,5%.

Partai Kebangkitan Bangsa, Cucun Ahmad Syamsurizal
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pemerintah menetapkan nilai tukar rupiah Rp 13.650-13.900/US$

Tantangan pemerintah harus mmampu menjaga momentum positif terkait meredanya rencana kenaikan suku bunga oleh The Fed. Pemerintah harus menciptakan kondisi yang mampu membuat rupiah ke arah yang stabil.

Partai Keadilan Sejahtera, Andi Akmal
Fraksi PKS menilai pemerintah tidak sukses dalam perjalanan di awal jabatan. Angka kemiskinan masih sangat tinggi, di tengah tingginya harga barang yang artinya masih berat penderitaan setiap hari oleh rakyat.

Kesenjangan pendapatan masih melebar dengan gini rasio 0,40. Khusus pada daerah perkotaan bahkan gini rasio sudah mencapai 0,42.

Pertumbuhan eko pada 2015 hanya tumbuh 4,8%, jauh sekali dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBN. Realisasi ini merupakan yang paling rendah dalam lima tahun terakhir. Begitu juga dengan kuartal I - 2016 yang mencapai 4,92%. Hal ini menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah.

Partai Persatuan Pembangunan, Amir Uskara
Pemerintah harus dapat mempercepat belanja negara yang sudah direncanakan dalam APBN, khususnya yang terkait dengan belanja untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini seiring dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi.

Partai Hanura, Mukhtar Tompo
Pemerintah harus mampu meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. Semakin rendahnya realisasinya produksi minyak dikarenakan belum optimalnya pemerintah untuk membuka lahan-lahan minyak yang baru. (mkl/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads