Utang Menumpuk, Direksi Garuda Diminta Cegah Default

Jakarta - Meneg BUMN Soegiharto minta manajemen baru PT Garuda Indonesia bisa mencegah default atau gagal bayar menyusul masih tingginya utang Garuda. Seoegiharto khawatir, default Garuda bisa mempengaruhi peringkat utang luar negeri pemerintah Indonesia. Pernyataan Soegiharto itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam pelantikan jajaran direktur baru Garuda di lantai 21 Gedung Garuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (21/3/2005)."Garuda tidak boleh default karena akan mempengaruhi sovereign rating utang pemerintah Indonesia. Makanya sejak dini, manajemen baru saya harapkan pro aktif ke kreditur karena pemerintah tidak akan mentoleransi jika terjadi default," pesan Soegiharto.Soegiharto menambahkan, saat ini utang Garuda mencapai US$ 845 juta termasuk utang kepada ekspor credit agency dan beberapa kreditur asing lainnya. Selain itu Garuda juga menghadapi cash flow yang negatif akibat tingginya beban utang sehingga pada tahun 2004 lalu, perseroan mengalami rugi yang cukup significan. Lebih lanjut Soegiharto juga meminta manajeman baru Garuda memperhatikan persaingan di sektor low cost carrier (LCC), disamping ketatnya persaingan dunia. Pasalnya, berdasarkan data statistik dari Hong Kong, ternyata Garuda tidak termasuk daftar airline yan diperhitungkan di Asia. Karenanya, tambah Soegiharto, agar tidak ketinggalan kompetisi, Garuda juga harus menghadapi kompetisi dunia seperti LCC. Dijelaskan Soegiharto, saat ini lot factor Garuda masih dibawah 62 persen, padahal untuk mencapai break even point adalah sebesar 72 persen. Manajemen baru Garuda juga diminta Soegiharto untuk bisa melakukan revisi RKAP (rencana kerja anggaran perusahaan) sehubungan dengan naiknya harga minyak dunia. Saat ini menurut dia, dari jumlah wisatawan dunia, sebesar 1,57 miliar orang, Garuda hanya mampu mengambil pangsa pasar sebesar 5,2 juta orang. "Maka itu, Garuda harus bisa menambah pangsa pasarnya. Kalaupun tahun 2009 bisa mencapai 9 juta, itu masih biasa saja. Namun kalau melebihi 9 juta, baru luar biasa," demikian Meneg BUMN Soegiharto. (qom/)