Dukung Tol Laut, Menkeu 'Guyur' Rp 2 T ke BUMN Kapal dan Kemenhub

Jakarta - Program angkutan kapal berjadwal atau tol laut memperoleh dukungan penuh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 2,01 triliun.

Dana itu disebar ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Untuk BUMN, Pemerintah memberikan alokasi anggaran Rp 850 miliar. Suntikan dana segar ini berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN kapal yakni PT Pelni sebanyak Rp 500 miliar dan PT Djakarta Lloyd sebesar Rp 350 miliar.

"Pelni sebesar Rp 500 miliar, yang nantinya akan dipakai pengadaan 6 unit kapal barang. Lalu kepada Djakarta Lloyd Rp 350 miliar untuk revitalisasi 6 kapal angkut barang dan membeli satu kapal yang juga untuk tol laut," kata Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro usai rapat koordinasi progres tol laut di Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Gedung BPPT, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Sisanya, Kemenkeu menyetujui anggaran Rp 1,16 triliun di Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub. Anggaran ini untuk mendukung program tol laut.

"Di antaranya dipakai untuk subsidi angkutan barang Rp 220 miliar, angkutan ternak Rp 8 miliar dan sisanya porsi terbesar untuk lalu-lintas penumpang di Indonesia Timur sebesar Rp 937 miliar," tambahnya.

Menkeu mengaku dukungan pembiayaan diberikan agar angkutan kapal atau program tol laut menjadi efisien sehingga mampu memangkas disparitas harga pangan dan barang.

"Inilah kapal-kapal dan dukungan pendanaannya untuk mendukung program tol laut supaya lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan," paparnya. (feb/feb)