Bangun Rumah Perbatasan dan Daerah Terpencil, Jokowi Guyur Rp 1,4 T di 2016

Jakarta - Rencana Penyediaan Rumah Khusus Tahun 2016 telah dianggarkan sebanyak 6.002 unit, sedikit menurun dibandingkan Tahun 2015 yang penyediaannya mencapai 6.539 unit.

Hal ini disebabkan adanya penurunan alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah di tahun 2016.

Total alokasi anggaran untuk membangun hunian di daerah perbatasan sampai terpencil mencapai Rp 1,4 triliun.

"Anggaran di 2015 sekitar 1,6 triliun sedangkan tahun 2016 Rp 1,4 triliun, pengurangan terutama untuk TNI/Polri. Tahun depan juga mungkin ada penurunan, tergantung dari kondisi keuangan negara," kata Direktur Rumah Khusus, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lukman Hakim di Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (01/06/16).

Distribusi penerima bantuan rumah khusus tahun 2015 juga sedikit berbeda dengan tahun 2016. Di tahun 2015, POLRI dan TNI mendapatkan porsi sebanyak 2.170 unit (34,12%) dari total 6.359 unit yang disediakan.

Sedangkan untuk tahun 2016, TNI dan POLRI mendapatkan porsi 1.286 unit (21,43%) dari total 6.002 unit yang disediakan.

"Dari sisi volume diturunkan untuk 2016 karena ada penurunan untuk TNI dan Polri. Tapi untuk nelayan, perbatasan, jumlahnya terus meningkat. Khusus untuk suku pedalaman, tahun ini tidak ada, tapi tahun lalu memang ada. Pemda belum bisa menyiapkan lahan secara pasti. Karena perlu ada sosialisasi kepada mereka supaya mereka mau tinggal di situ. Tahun depan mungkin ada lagi, tapi prosesnya masih perlu pendampingan kepada masyarakat. Kebanyakan mereka kan tinggal di hutan-hutan dan berpindah," tambahnya.

Besaran biaya membangun oleh pemerintah mencapai Rp 90-120 juta per unit. Rumah khusus ini juga dilengkapi oleh berbagai mebel dan fasilitas sarana dan prasarana seperti listrik dan air. Namun biaya ini bisa berkali lipat untuk pembangunan rumah khusus di Papua.

"Untuk harga 1 unit rumah rata-rata Rp 90 juta plus ada PSU (Prasarana Sarana Utilitas) karena pak menteri penginnya lengkap untuk prasarana sarananya seperti jalan, listrik, air sekitar 11 juta. Jadinya totalnya sekitar Rp 120 juta. Tapi khusus daerah Papua, Rp 120 juta tidak bisa jadi apa-apa. Bisa 2 atau 3 kali lipat harganya," imbuh Lukman.

Sebagai informasi, alokasi anggaran yang disediakan untuk rumah khusus di 2016 adalah Rp 1,4 triliun. Alokasinya sekitar Rp 600 miliar di strategis seperti TNI, POLRI dan PNS, dan Rp 800 miliar untuk reguler seperti masyarakat nelayan dan daerah tertinggal.

Progres pembangunan di tahun 2016, dari segi dana telah digunakan 23% dari anggaran, sementara untuk fisiknya 28%. Semua telah melewati proses tender. (feb/feb)