Ahok: Raskin Banyak Oknum, Lebih Baik Subsidi Non Tunai

Jakarta - Bantuan pemerintah berupa pemberian beras miskin (raskin) atau yang kini disebut beras prasejahtera (rastra) diangap kurang tepat sasaran.

Dana yang digunakan untuk subsidi raskin nasional sebesar Rp 21 triliun untuk 25,5 juta rumah tangga seringkali dimanfaatkan oknum pejabat lokal.

Kekhawatiran ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat Rapat Koordinasi Peningkatan Daya Saing Kawasan Perkotaan sebagai Pengerak Ekonomi Regional.

"Impor ditahan-tahan jadi macet, penawaran permintaan jelas kok. Misalnya raskin kita menghabiskan Rp 21 triliun untuk subsidi 15,5 juta rumah tangga lalu raskin Rp 1.600 kualitasnya begitu jelek dan banyak oknum kelurahan bisa nyolong (mencuri)," ujar Ahok di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (2/6/2016).

Ahok usul subsidi yang diberikan pemerintah pusat diberikan dalam bentuk non tunai kepada masyarakat. Pemberian subsidi secara non tunai memberikan keleluasaan penerima bantuan untuk membeli kebutuhan pangan dengan kualitas yang lebih baik.

Dengan sistem non tunai juga dapat mengontrol bantuan yang diberikan agar lebih tepat sasaran. Apalagi sistemnya sangat terbuka alias transparan.

"Mendingan subsidi cemplungin (masukan) ke keluarga yang kurang sejahtera mau beli beras ramos, rojolele terserah, ini bagus dengan sistem non tunai," kata Ahok.

Rencana ini sejalan dengan program pembangunan smart city alias kota cerdas yang tengah diusung berbagai pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.

Pengembangan smart city dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti smart card bagi para penerima bantuan. (ang/ang)