DPR Minta Tarif Tebusan Tax Amnesty 5-25%, Ini Tanggapan Menkeu

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menawarkan tarif tebusan untuk warga negara Indonesia yang menginginkan fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesty lebih tinggi dari Rancangan Undang-undang (RUU) yang diajukan pemerintah. Anggota dewan inginkan tarif berkisar dari 5-25%.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan tarif tebusan tersebut masih dalam pembahasan. Pengajuan dari anggota dewan akan dibahas pada tingkat panitia kerja (panja).

"Tarif yang nantinya akan disepakati mudah-mudahan (tepat)," ungkap Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Bambang menuturkan, dari tarif yang tepat diharapkan bisa mendorong kebijakan dapat berhasil direalisasikan. Artinya target untuk reaptriasi dan menambah penerimaan negara bisa tercapai.

"Tarif yang ideal adalah tarif yang menarik orang repatriasi dan tarif yang bisa mendatangkan penerimaan besar dari yang deklarasi. Itu rumusnya," tegas Bambang. (mkl/ang)