"Saya tegaskan KL berbenah dan jangan ada yang bermain-main dengan uang rakyat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6/2016).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan LKPP 2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meliputi, 56 KL (Kementerian Lembaga) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 26 KL memperoleh opini dan 4 KL disclaimer.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam menyikapi laporan ini bukan pada predikat yang diraih, tapi sebagai momentum perbaikan dan pembenahan jadi PR untuk tingkatkan akuntabilitas keuangan negara," paparnya.
"Kita harus bekerja lebih keras lagi karena esensi dari akuntabilitas adalah tanggung jawab moral terhadap konstitusional dan kepada rakyat," tegas Jokowi.
Jokowi inginkan semua rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dapat ditindaklanjuti oleh KL yang bersangkutan.
"Kita tahu semuanya penggunaan APBN harus sepenuhnya kepentingan rakyat dan masyarakat, kita harus bisa memastikan rakyat bisa mendapat manfaat dari penggunaan APBN ini. Rekomendasi-rekomendasi yang ada, saya harapkan bisa ditindaklanjuti secepatnya karena ada sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti," ungkapnya. (mkl/drk)











































