LRT Jabodetabek Dibiayai Pemerintah, Bandung oleh Swasta

Jakarta - Pembangunan angkutan massal berbasis kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) untuk wilayah Jabodetabek, Bandung dan Palembang diharapkan segera berlanjut. Semua persoalan telah diselesaikan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore tadi.

Salah satunya yang menjadi persoalan adalah soal pendanaan. Untuk wilayah Jabodetabek, proyek LRT akan dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara di dalam kota Jakarta ditanggung oleh APBD.

"LRT yang di DKI itu dibangun oleh Gubernur DKI, kalau yang lintas Provinsi (Jabodetabek) pakai APBN ini akan diteruskan," ungkap Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/6/2016)

Sedangkan saat beroperasi, Jonan menyebut hal itu akan dibicarakan bersama. Sedangkan harga tiket akan disesuaikan dengan daya beli masyarakat Jabodetabek.

"Kalau misalnya harga keekonomiannya dipandang terlalu tinggi maka akan disiapkan PSO (Public Service Obligation) oleh Pemprov DKI ini untuk Jabodebek," jelasnya.

Berbeda dengan Jabodetabek dan Jakarta, LRT Bandung raya akan dibangun dan dibiayai oleh swasta. Pemerintah pusat hanya berperan dalam pemberian subsidi tarif untuk menjamin harga tiket dapat dijangkau.

"LRT Bandung akan dibangun oleh swasta, kalau nanti harga keekonomian tiketnya dipandang mahal maka pemerintah pusat akan siapkan PSO atau subsidi untuk yang sama digunakan format oleh kereta perkotaan," paparnya

LRT Palembang, kata Jonan, tidak ada permasalahan yang terlalu serius. Hanya perlu revisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pembangunan LRT. Proyek LRT yang diperuntukkan menyambut Asian Games 2018 dibiayai oleh APBN.

"Kalau untuk Palembang diteruskan seperti biasa, tinggal revisi Perpres masalah pengoperasian," imbuhnya. (mkl/feb)