Kenaikan Harga BBM Menambah Jumlah Penduduk Miskin

Jakarta - Pernyataan pemerintah yang menyatakan kenaikan harga BBM akan mengurangi jumlah penduduk miskin karena adanya dana kompensasi BBM dinilai sangat tidak berdasar. Justru kenaikan harga BBM makin memperbanyak jumlah penduduk miskin karena melemahnya daya beli masyarakat akibat inflasi yang timbulkan oleh dampak kenaikan BBM.Demikian pendapat yang mengemuka dalam diskusi yang digelar Indonesia Bangkit di Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (21/3/2005). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Erfan Maryono, peneliti senior LP3ES, M Fadhil Hasan, direktur utama INDEF dan Imam Sugema, peniliti INDEF.Erfan menyatakan, hasil perhitungan paper akademis dari LPEM UI yang menyatakan akibat kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi sebesar 1,5 persen ternyata salah. Pada kenyataannya berdasarkan hasil pantauan beberapa media dan pengamatan di lapangan justru, pasca kenaikan harga BBM menimbulkan efek domino dimana inflasi lebih dari 1,5 persen seperti yang diasumsikan."Biaya hidup yang sangat dirasakan adalah kenaikan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok dimana kenaikannya di atas 10 persen," kata Erfan.Begitu juga dengan asumsi dana kompensasi BBM 100 persen tersalurkan adalah sebuah kesalah besar. "Hasil evaluasi independen, dana kompensasi BBM tahun 2001 sebesar Rp 2,2 triliun telah gagal mencapai sasaran," ungkap Erfan.Bahkan terjadi sejumlah penyimpangan seperti, tidak tepat sasaran, nilai subsidi yang tidak layak dan tidak tepat waktu. Tidak tepat sasaran karena 22 persen penerima beras miskin (raskin) bukan termasuk keluarga miskin. Hanya 18 persen saja yang menerima raskin sekaligus memanfaatkan pelayanan kesehatan.Nilai subsidi yang tak layak, karena seharusnya dari dana yang tersedia untuk semua program setiap keluarga miskin akan menerima Rp 30 ribu per bulan. Namun kenyataannya, yang diterima keluarga miskin kurang dari Rp 15 ribu per bulan.Sementara mengenai tidak tepat waktu karena dana kompensasi BBM yang diterima keluarga miskin, jauh hari setelah kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah. "Kasus tahun 2001 semua program baru cair dananya 5 bulan setelah kenaikan BBM. Padahal sejak itu bebab keluarga miskin telah melonjak," tandasnya."Asumsi pemerintah yang menyatakan kenaikan harga BBM akan mengurangi jumlah penduduk miskin sangat tidak berdasar," ungkapnya.Sementara M Fadhil Hasan berpendapat, dasar pemerintah yang menaikkan harga BBM dengan hanya berdasarkan penilitian LPEM FEUI sangat lah lemah. "Sebuah hasil penelitian yang dijadikan dasar kebijakan pemerintah mestinya melalui pengujian akademisi dulu. Penelitian itu harus dikomparasikan dengan penelitian serupa, tapi ini kan tidak dilakukan," katanya.Fadhil juga menyatakan suatu hasil penelitian juga menjadi bias jika penelitian tersebut dibiayai oleh pemerintah. "Artinya mau tidak mau hasil tersebut harus lah menyenangkan lembaga pemberi dana," katanya.Imam Sugema berpendapat, argumen akademis kenaikan harga BBM yang belum diuji dan diperdebatkan secara terbuka akan berpeluangan menimbulkan penolakan. "Dan ini terjadi dan telah memicu gelombang aksi penolakan. Penolakan ini sebenarnya, dapat dikurangi jika pemerintah telah mengkaji dan mempersiapkannya dengan terencana tahap-tahap menuju kenaikan harga BBM," ungkapnya."Kenaikan BBM hanya bersifat netral terhadap GDP riil. Net gainer hanya sektor oil refinery dan building, sementara sektor lainnya menjadi net looser," tambahnya. (ast/)