JK: Anggaran yang Dipangkas Perjalanan Dinas Hingga Seminar

Jakarta - Penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi yang tak terlalu baik membuat pemerintah memangkas anggaran sejumlah Kementerian/Lembaga. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakinkan, pemangkasan tersebut bukan untuk program infrastruktur.

"Ya pasti berpengaruh (pada program Kementerian/Lembaga). Anggaran itu kan terdiri dua hal. Pertama, penerimaan dan (kedua) pembiayaan. Ini harus oleh UU bedanya tidak boleh lebih dari 3 persen dari PDB, defisitnya," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2016).

"Pasti punya efek tapi kita usahakan seminimum mungkin efeknya sehingga yang diturunkan itu anggaran rutin, perjalanar dinas, seminar, penerbitan apa, iklan-iklan, seperti itu. Tapi juga memang tidak lepas daripada beberapa program, tapi bukan program infrastruktur," jelasnya.

JK menuturkan, APBD perubahan mengacu pada perkembangan ekonomi dunia. Harga-harga terkini menyebabkan sisi penerimaannya tidak bisa dicapai dengan APBN 2016.

"Karena itu tidak bisa dicapai, maka otomatis pengeluarannya harus diturunkan. Karena kalau tidak defisitnya bisa lebih dari 3 persen. Itu melanggar UU. Kalau pendidikan itu otomatis (dipangkas) karena dia 20 persen daripada total APBN. APBN-nya turun otomatis tetap 20 persen tapi nominalnya turun," tutur JK.

"Ini dilema karena kalau tidak diturunkan maka pemerintah melanggar UU," pungkasnya. (rna/wdl)