"Kan gini, selama ini mayoritas kapal kapal perdagangan, tanker, semua lewat Selat Malaka. Padahal di beberapa lokasi Selat Malaka itu sempit, dangkal, trafiknya makin padat, resiko terhadap kemungkinan tabrakan, tumpahan minyak dsb cukup besar," kata Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli usai rapat di Ruang Badan Anggaran Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (13/06/16).
ALKI ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. ALKI ini digunakan sebagai alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita lihat perkembangan 10-20 tahun yang akan datang, Selat Malaka jelas tidak akan memadai lagi. Pemerintah mendorong agar lebih banyak yang lewat ALKI II melalui Selat Lombok. Kalau itu terjadi, Selat Lombok itu kan jauh lebih dalam, lebar dan aman sehingga risiko terhadap perdagangan dunia, dan lingkungan hidup makin kecil," tambahnya.
Rizal mengatakan bahwa saat ini sudah mulai ada sejumlah Kapal tanker besar yang melewati Selat Lombok. Namun ia menambahkan, jika ingin perekonomian Indonesia khususnya di bagian Timur lebih baik lagi, pemerintah harus terus berusaha agar lebih banyak lagi kapal yang melewati alur ini.
"Karena kalau itu terjadi, Indonesia timur ekonominya akan sangat diuntungkan. Akan banyak fasilitas maintenance service, supply, air minum, makanan dll yang akan berkembang di ALPI 2 di Indonesia Timur. Secara strategis kita ingin ada pergeseran dari Selat Malaka ke ALKI 2. Oleh karena itu kita perlu bicara dengan pemain-pemain besar di dalam bidang perkapalan dunia. Kalau yang komersial nomor satu Yunani, yang menguasai 30% perkapalan dunia. Selanjutnya Norwegia, Denmark, dan negara Eropa lainnya," tutupnya. (feb/feb)











































