Ingin 'Berkantor' di Laut, Susi Usul Beli Kapal Markas Rp 600 M ke DPR

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengusulkan pengadaan 'kapal markas' yang juga berfungsi sebagai kapal terapung. Tujuannya, agar dirinya maupun pejabat eselon I kementeriannya bisa berkantor di mana pun di atas laut.

"Punya kapal markas dengan wilayah laut yang luas itu harus. Fungsinya untuk bakti sosial, ada rumah sakit, sekolah keliling, karantina ikan. Juga agar Dirjen saya berkeliling, nggak hanya di Jakarta terus kantornya," kata Susi saat rapat kerja dengan Komisi IV, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Kapal dengan nilai taksiran Rp 600 miliar ini diajukan Susi dalam rencana kerja Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2017. Selama menjabat menteri, ujar Susi, dirinya kerap menggunakan kapal markas milik TNI AL.

Kapal ini rencananya dibuat oleh PT Pal Indonesia.

"Ada kapal markas kan staf dan jajaran KKP lebih sering di lautan. Kita mau pinjam kapal perang kadang fasilitasnya bukan buat peruntukan kantor, atau baksos keliling, jadi repot," jelasnya.

Dia menambahkan, usulan kapal markas dinilai sudah sangat mendesak. Kantor terapung tersebut juga membuat dirinya maupun pejabat KKP lain bisa lebih intens blusukan ke nelayan.

"Supaya dekatkan pemerintah kepada masyarakat. Nanti RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi IV juga nggak hanya di darat, tapi juga bisa di laut," seloroh Susi.

(feb/feb)